Agama Bukan Sekadar Jokowi vs Prabowo

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Apakah Pilpres 2019 hanya soal Jokowi dan Prabowo? Sebenarnya tidak, dalam konteks; tidak penting presidennya Jokowi atau Prabowo. Sepanjang, jika saja pertandingan keduanya berlangsung di sebuah ruang steril bernama demokrasi yang substansial, bukan sekedar prosedural-formal.

Kita melihat persoalan lain yang nimbrung dalam perhelatan demokrasi itu. Yakni, politisasi agama. Pada sisi itu, Pilpres menjadi sesuatu yang penting untuk kembali dipertanyakan mau kemana (atau dikemanakan) Republik Indonesia ini? 

 

Jika politik (praktis, yang bertumpu pada demokrasi) bersendikan pada konsensus, musyawarah untuk mufakat (atau pun votting), agama bersendi pada (kepatuhan atas) dogma yang tak boleh dibantah. Sementara, pada kenyataannya, sejak ketika Kanjeng Nabi Muhammad shallahu’alaihi wasallam masih sugeng, pemanfaatan ‘agama’ sudah dimulai. 

Dalam sebuah survei international pada tahun 2017, didapatkan data negara-negara yang memenuhi nilai-nilai ‘islami’ (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr, negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun) justeru negara-negara sekuler di Eropa seperti Irlandia, Denmark, Luksemburg, Swedia, Finlandia, Norwegia, Belgia. Demikian juga Singapura dan Selandia Baru, kini disebut sebagai negara paling Islami di dunia. Sementara negara berdasar agama, atau yang majoritas penduduknya Islam, lebih banyak yang blangsak, seperti Pakistan dan utamanya negara-negara di Timur Tengah.

Jokowi mungkin oleh sebagian intelektual, agamawan, budayawan, dinilai bukan seorang negarawan, tidak sangat ideologis, dan hanya sekedar pekerja. Penilaian yang sombong. Apakah Anda juga tega menuding, Jokowi presiden yang tak ideal, dalam situasi transisi ini? Apakah Anda tidak tahu, bahwa sebagian besar rakyat menginginkannya lagi, setelah lima tahun lalu juga sudah memberikan amanatnya; menolak capres mantan militer pecatan? 

Ini bukan soal Jokowi versus Prabowo. Namun bagaimana menyelamatkan amanat Reformasi 1998 yang tertunda, agar benar-benar mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Di mana anggota parlemen benar-benar tunduk pada amanat penderitaan rakyat, judikatif tegak dan teguh menjalankan hukum, serta pemerintahan yang perform, on the track, untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran yang adil dan merata.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Sunday, June 16, 2019 - 08:30
Kategori Rubrik: