Adakah Simbiosis Mutualisme Kemenag, MUI & Ormas

ilustrasi

Oleh : Prasetyo BoediFrast

El Diablo nanya kaget nggak ? perihal duit pungutan label Halal dari perusahaan yang sampai 50. 000 Euro (kurs hari ini Rp 17,400-an)? kalau saya nggak kaget og......

Pada Februari 2014, MUI di hadapkan pada dugaan penerimaan suap atas penerbitan sertifikat halal di Australia.Bahkan Mohamed El-Mouelhy (Ketua Halal Certification Authority di Sydney) menuturkan, siapa saja yang ingin mendapatkan lisensi itu harus membayar sejumlah uang ke MUI.Tak hanya mebayar donasi, para pengusaha yang butuh lisensi halal ini juga wajib membiayai perjalanan pejabat-pejabat MUI beserta rombongan mereka keAustralia. Selanjutnya menyatakan, "Saya harus membayar semuanya mulai dari makan,pesawat, hotel, dan uang saku (Di kutip dari Tempo.co, Ada Petinggi MUI di Balik Ptgulipat Label Halal, Senin 24 Februari 2014). Isu tersebut langsung menjadi hot news di Indonesia, bahkan tempo edisi 24 Februari - 2 Maret 2014 mengangkat judul "Astaga! Label Halal : Petinggi MUI di tengarai Memperdagangkan Label Halal".

Kemudian pada Rabu, 26 Februari Amidhan Shaberah membantah,bahwa biaya perjalanan ke australia pada 2-8 April 2006 bersama 6 orang lainya, untuk mensurvei enam lembaga halal yang memohon sertifikasi halal bagi produsen makanan dan minuman"Karena diajak Kementrian Agama,biayanya di tanggung APBN "(Sumber Tempo.co, Australia sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI, Kamis 27 Februari 2014.).

Kasus ini kemudian "lenyap tak berbekas" -- yang jelas Lembaga Hukum Kejaksaan, KPK dll tak ada yang mengambil kasus ini mungkin karena itu lembaga "swasta"makanya percuma kalaupun diambil jadi kasus hukum.

Terus bagaimana pertanggungjawaban MUI terhadap uang Negara yang telah dipakainya dan uang yang didapatkan dari hasil pemberian label halal itu? kalau MUI tidak boleh di audit oleh auditor publik dan hasil auditnya di umumkan ke Masyarakat /publik?

Terus apakah pemerintah dalam hal ini Kemenag dan ormas2 Islam ( Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI lan Al Ittihadiyyah, yang masuk dalam jajaran struktural MUI tidak tahu kemana saja uang yang mengalir baik dari duit APBN ataupun dari publik dari sertifikasi halal itu kemana saja ?

Ada jawaban dari menag saat itu Suryadharma Ali menanggapi isu suap sertifikasi halal Februari 2014, yang menyatakan bahwa pungutan sertifikasi halal yang di lakukan MUI tak masuk ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), karena MUI bukan lembaga negara yang wajib menyetor pungutanya kepada negara. Tegasnya dia menyatakan, "Mereka (MUI)itu swasta, tidak berdasarkan undang-undang.Jadi memang tidak menyetor ke kas Negara".

Terus uang itu mengalir kemana???? Tanpa audit terbuka dan di umumkan ke Publik mosok kita tak boleh berprasangka buruk? (ini baru dari label halal padahal masih banyak bantuan,hibah , kerjasama yang di lakukan MUI dengan banyak lembaga pendidikan maupun keagamaan dari Luar negeri yang melibatkan donasi yang lumayan).

Sumber : Status Facebook Prasetyo BoediFrast

Tuesday, September 15, 2020 - 09:00
Kategori Rubrik: