Adakah Mafia di MUI? Siapa Godfathernya?

ilustrasi

Oleh : Prasetyo BoediFrast

Di awal-awal Pemerintahan Presiden Jokowi periode 1, media sempat di hangatkan dengn berita yang cukup rame yakni rencana audit duit sertifikasi Halal oleh MUI.

Itu jumlahnya tidak main-main sampai ratusan Triliyun
Mengutip pernyataan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) ditunda. Karena jika dipaksakan, dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak masalah. Diantaranya potensi persaingan usaha dalam bidang penerbitan sertifikasi halal.

Sebagaimana diberitakan beritasatu.com, Kamis, 13 Oktober 2016, selain menimbulkan persaingan usaha, kata Baghowi, publik akan mempertanyakan siapa yang akan memungut uang hasil sertifikasi halal yang totalnya mencapai Rp 480 triliun dalam lima tahun.

mengatakan “masa berlaku sertifikasi halal adalah 3 tahun, dan harus mulai mengurus perpanjangan sejak 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.

Jadi, dalam lima tahun, pengusaha harus dua kali mengurus surat halal. Sekali pengurusan biayanya sebesar Rp 6 juta, sehingga bila ditotalkan bisa mencapai Rp12 juta dalam lima tahun.

Jika angka ini dikalikan dengan 40 juta pengusaha, maka hasil yang ditarik dari masyarakat dalam lima tahun mencapai Rp 480 triliun.

Rp 480 triliun selama lima tahun, dibagi per tahun rata-rata menjadi Rp 96 triliun/tahun dibawa naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktur pengurus MUI Pusat hanya terdiri dari sekitar 37 orang.

Terus bagaimana dengan Nasib duit Triliyunan itu? apakah ada lembaga Yudikatif selain KPK sudah mengusut kemana saja aliran uang itu?

Sebab setelah awal pemerintahan Jokowi melalui Kemenag mau mengambil alih wewenang sertifikasi akhir tahun 2016 waktu rame pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian di tunda -- Entah kenapa tiba2 ada demo dari ormas2 Islam yang bahkan dengan gagah berani memakai nama GNPF-MUI???

Kita tidak usah menafikan fakta jika peristiwa demo berjilid 212 itu punya irisan kuat dengan MUI oleh sebab itu kalau timbul pertanyaan (dugaan sementara) adakah kaitanya antara Demo berjilid itu dengan Duit yang tak boleh di audit atau boleh di audit tapi tak bisa di umumkan kekhalayak itu?

Asyudahlah dengan duit sampai Rp 480-an Triliyun yang entah kejelasanya itu bisa saja jadi untuk apa saja --tentunya buat yang megang duitnya (bersambung)

Sumber : Status Facebook Prasetyo BoediFrast
 
Friday, May 22, 2020 - 10:15
Kategori Rubrik: