Rp 480 triliun selama lima tahun, dibagi per tahun rata-rata menjadi Rp 96 triliun/tahun dibawa naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktur pengurus MUI Pusat hanya terdiri dari sekitar 37 orang.
Terus bagaimana dengan Nasib duit Triliyunan itu? apakah ada lembaga Yudikatif selain KPK sudah mengusut kemana saja aliran uang itu?
Sebab setelah awal pemerintahan Jokowi melalui Kemenag mau mengambil alih wewenang sertifikasi akhir tahun 2016 waktu rame pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian di tunda — Entah kenapa tiba2 ada demo dari ormas2 Islam yang bahkan dengan gagah berani memakai nama GNPF-MUI???
Kita tidak usah menafikan fakta jika peristiwa demo berjilid 212 itu punya irisan kuat dengan MUI oleh sebab itu kalau timbul pertanyaan (dugaan sementara) adakah kaitanya antara Demo berjilid itu dengan Duit yang tak boleh di audit atau boleh di audit tapi tak bisa di umumkan kekhalayak itu?
Asyudahlah dengan duit sampai Rp 480-an Triliyun yang entah kejelasanya itu bisa saja jadi untuk apa saja –tentunya buat yang megang duitnya (bersambung)
Comment