Ada Apa Dibalik Investasi Miras

ilustrasi

Oleh : Asli Anak Muna

Segala cara dilakukan pemerintah untuk menarik pundi-pundi keuangan, tak terkecuali melalui Investasi Miras yg sangat menuai kontroversi hingga saat ini. Namun, banyak yang kemudian mengomentari fokus pada “Miras”nya bukan Investasinya. Meski saya mengakui Miras pun punya e efek negatif bagi perkembangan generasi bangsa dan di haramkan dalam keyakinan agama saya, akan tetapi pandangan pribadi saya urgensi permasalahan utama adalah “Investasinya”.
Meski masih menjadi perdebatan, bagi saya pribadi Investasi adalah langkah buruk yg diambil pemerintah dalam mengatasi masalah keuangan negara. Sadar atau tidak sadar investasi berujung pada penjarahan kekayaan alam, yang pada akhirnya kita pun menjadi “Remehan Rempeyek” di negeri yg kaya ini. Dapatlah kita liat bagaimana investasi yg katanya baik berujung pada ketidakadilan alam dan sosial-masyarakat. Tambang Morowali, Industri Kelapa Sawit dan contoh lainnya dinegeri ini adalah fakta yg tidak terbantahkan.

Dalam pidatonya pada perjalanan sejarah bapak bangsa (Dikutip di idntimes(dot) com) berkata “Sudahlah kaum imperialis terlalu banyak cingcong dan pertingkah, aku serukan ‘Go to hell with your aid!’. Sesudah dipersetan, mereka sekarang mendekat-dekat lagi dan menawar-nawarkan kembali ‘bantuan’ mereka. Tetapi saya tahu bahwa tidak ada ‘bantuan’ nekolim (neokolonialisme) yang cuma-cuma,” katanya.

Soekarno melihat praktek neokolonialisme lebih berbahaya daripada kolonialisme model lama. Pertama, karena cara-cara maupun praktek-prakteknya belum cukup dikenal oleh takyat. Kedua, karena penjajah yang sesungguhnya, sering kali tidak jelas kelihatan. “Sebab neokolonialisme itu adalah penjajahan by proxy, penjajahan by remote control, penjajahan ‘dari jauh’,” kata Bung Karno. Neokolonialisme masuk dalam bentuk kekuatan modal asing yang menguasai alias kapitalisme. 

Pada posisi lainnya Bank Indonesia (BI) mempunyai yg punya hak moneter untuk mencetak uang melalui Peruri. Yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa kita harus berharap “Investasi” padahal ada Bank Indonesia yang punya kekuasan Moneter demikian?
Mengapa tidak tinggal mencetak saja sesuai regulasi hukum tertinggi yakni UUD 1945 di mana uang hanya sebagai alat tukar/pemulus barang dan jasa bukan sebagai komoditas atau laiknya barang yg di jual dan beli? Di satu sisi Uang yg harusnya di kuasi oleh Negara karena menjadi bagian utama yg menguasai Hajat Hidup orang banyak sesuai Pasal 33 Ayat 2 kini, terkuasai oleh perusahaan Bisnis Uang yg bernama Bank.

Efeknya ketika uang menjadi barang jualan juga, maka disitulah timbul Riba/Bunga karena ada obligasi/jaminan yg dikeluarkan dalam proses percetakknnya. Dominonya adalah uang menjadi terbatas, anggaran menjadi defisit, kemiskinan di mana-mana, pertengkaran, perpecahan tak terkecuali lahirlah Investasi Miras saat ini.

Dan kadang kita terjebak pada teori inflasi ketika memberlalukan percetakan BI uang. Memang benar adanya jika jumlah uang yg beredar melebihi jumlah barang dan jasa, maka inflasi pasti terjadi demikian sebaliknya. Tak perlu jauh memandang negara atas praktek ini. Di perjalanan sejarah Negara Indonesia pun hal ini pernah terjadi.
Akan tetapi bagaimanakah ketika jumlah uang yg beredar/cetak dikontrol sesuai jumlah barang dan jasa yg beredar atas dasar hukum fungsi uang dalam UUD 1945 di atas serta pengaturan Kepala Negara?
Apakah inflasi masih tetap terjadi?
Jika menurut pembaca iya, maka kita butuh simulasi yg riil terkait ini.

Dari penjabaran ini, maka kita kemudian perlu bertanya” Lantas Siapakah BI ini sebenarnya?
Untuk pertanyaan saya ini tentunya kita perlu JAS MERAH kembali.

Dalam kondisi ini, di beberapa diskusi saya berasama Ustad Zaitun, saya berpendapat bahwa beliau pun sepakat mengatakan bahwa akar masalahnya adalah di Sistem BI. Al-Marhum BJ Habibie pun menyadari masalahnya adalah di Sistem BI, di mana BI menjual uang kepada negara. Prof Fahmi Amar dalam tulisannya mengatakan bahwa di Negara membeli Uang kepada Bank melalu Obligasi. Tapi beliau belum berani dengan tegas mengatkan bahwa bank yg dimaksud adalah Bank Indonesia.

Jadi dalam analisa beliau surat berharga/obligasi kepemilikan BUMN itu, ditukar pemerintah ke bank menjadi uang. Backup devisa dan surat berharga ini rawan berfluktuasi nilainya. Kalau kondisi negara asal devisa itu memburuk, apalagi terancam perang, maka nilainya bisa hancur. Demikian juga kalau ternyata BUMN itu bangkrut, maka surat berharga tentang memilikinya menjadi kehilangan nilai. Ketika tahun 1998 BI mengeluarkan BLBI ratusan trilyun, uang itu ditukar dengan surat berharga atas perusahaan-perusahaan obligor. Namun ternyata belakangan diketahui, nilai perusahaan-perusahaan itu saat dilelang tidak sebesar nilainya saat berhutang. Tetapi uang kertas yang diterbitkan BI sudah terlanjur keluar.

Disisi lainnya Pakar Ekonomi Islam-Indonesia yakni Ustad Dwi Condro dan Dr.Icshanuddin Noorsy pun menganalisa hal yg sama, di mana akar masalahnya adalah Sistem Uang/Ekonomi yg dikelola oleh Perbankan. Akan tetapi masih belum berani terang-terangan mengatkan bank yg dimaksud adalah Bank Indonesia

Solusi Dinar dn Dirham/Emas pun menjadi tawaran. Akan tetapi dalam kondisi ekonomi dunia saat ini, benarkah hal itu menjadi jawaban?
Untuk mengendalikan suplai uang Amerika, bankir internasional (Rothschild cs) harus mengembalikan medium uang yang mereka kuasai (emas) sebagai uang di Amerika. Uang kertas harus diganti dengan uang emas!!.
Hari ini, tentu saja, kebutuhan bagi mereka untuk kembali ke emas sebagai uang sudah tidak ada, karena yang memonopoli uang kertas (bank note) pun adalah mereka sendiri. Dua-duanya sudah dalam kontrol mereka. Manfaat terbesar kampanye emas di internet adalah untuk menjual emas di harga setinggi-tingginya kepada orang-orang yang sanggup membeli.

Dan kalaupun secara ajaib dunia kembali lagi ke gold standard (fractional reserved gold standard!), kekuatan yang samalah yang masih akan menjadi bankir dan menciptakan kredit kepada manusia-manusia yang ada. Olehnya mereka-mereka yang berdebat bahwa kembali ke emas akan menyelesaikan masalah, bahwa “fiat” money (kertas) adalah hasil kreasi iblis. Kita tidak tahu siapa yang sedang menjadi BOS.

Apalgi ketika di ajukan pertanyaan bagaimanakah regulasi hukum negaranya agar itu bisa wujud dan menggeser posisi BI ? Karena pada regulasi hukumnya di Tap MPR RI No.XVI Tahun 1998 Pasal 9 (MPR RI masih Lembaga Tertinggi Negara) hak moneter berada ditangan BI dan lembaga diluar BI termasuk pemerintah tidak boleh ikut campur atas hak tersebut. Maka tanpa memahami itu, tunggulah saatnya satu-persatu akan masuk dalam daftar panggilan. Sehingga jawaban atas pertanyaan ini masih mengalami kebuntuan yg absolut.

Dari panjangnya narasi di atas, kita bisa mengambil simpulan masing-masing apakah masih mau berkutat pada masalah “Miras” nya atau inti utamanya yakni Investasi yang akan menuntun kita pada masalah utama yakni Sistem Moneter yg di kelola oleh Bank Indonesia sebagai akarnya.

Sumber : aslianakmuna.com

Tuesday, March 2, 2021 - 09:45
Kategori Rubrik: