Acakadut Peraturan Transportasi PSBB

Oleh: Rudi S Kamri

Hari ini saya membaca berita seorang suami di Bogor marah-marah karena diminta petugas untuk memindahkan istrinya dari tempat duduk di jok kursi depan ke jok kursi tengah. Dia tidak terima karena menurutnya peraturan itu aneh dan tidak masuk akal. Di rumah saja mereka tidur berdampingan bahkan terkadang saling menumpangi kok duduk di mobil harus dipisah. Begitu mungkin logika sang suami. 

Meskipun secara pribadi saya sangat menyayangkan cara kampungan Bapak itu yang marah-marah berlebihan di depan petugas saat bulan puasa, jujur saya juga punya pertanyaan mengganjal yang sama seperti Bapak tersebut. Peraturan masalah transportasi pribadi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)menurut saya juga aneh dan ada beberapa yang tidak bisa diterima nalar. 

 

Dalam aturan transportasi PSBB di manapun (bukan hanya Jakarta) disebutkan kalau mengendarai mobil berdua dengan siapapun entah dengan anak atau istrinya, salah satu harus duduk di tempat duduk tengah atau belakang. Ini seperti kasus di Bogor. 

Tapi mari kita lihat aturan di peraturan yang sama untuk transportasi roda dua pribadi. Dalam aturan di sebutkan bahwa diperbolehkan memboceng siapapun (termasuk anak dan istri tentunya) asal alamat dalam KTP sama dengan pengemudi motor. Hellooooo........????

Mari kita bandingkan.....

Menaiki mobil berdua, meskipun lokasi duduk sejajar di depan atau penumpang berdampingan dengan pengemudi tetap ada jarak minimal 30 - 40 cm. Tapi kalau berboncengan naik sepeda motor pasti agak berdempetan antara pengemudi dan penumpang. Tidak mungkin naik sepeda motor penumpang berjarak 40 cm dengan pengemudi, bukan? Jadi hanya membandingkan logika berpikir dua aturan itu saja membuat saya linglung.

Banyak keanehan dan kesimpangsiuran dalam aturan dalam PSBB ini. Masalah penumpang mobil dan sepeda motor pribadi hanya salah satunya. Ada yang lain. Konon Kementerian Perhubungan sudah membuat aturan baru tentang izin diperbolehkan mudik dalam kondisi darurat atau terpaksa. Peraturan Menteri itu jelas-jelas bertabrakan dengan keputusan Presiden. Bagaimana bisa? Buktinya bisa kok.....ini Indonesia Bung!!!

Selain urusan validasi dan integrasi data, PR besar dalam birokrasi kita adalah koordinasi antar instansi. Sampai kapan hal ini akan terjadi? 

Entahlah......

Salam SATU Indonesia
03052020

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Monday, May 4, 2020 - 15:30
Kategori Rubrik: