40 Juta Hektar Hutan Hilang Selama Orde Baru

ilustrasi
Oleh : Tito Gatsu
Banyak kaum milenial yang Tak tau apa-apa mengenai kerusakan lingkungan di Kalimantan , pada era Orde Baru eksploitasi hutan di Kalimantan dan daerah lainnya dilakukan secara masif luar biasa dimana HPH atau hak penguasaan Hutan dibagi - bagi Soeharto kepada para kroninya , hutan digunduli untuk memperkaya kelompoknya ,bagaimana ceritanya?
Eksploitasi sumber daya Alam di Kalimantan benar benar dilakukan besar besaran oleh Rrzim Orde Baru padahal pada jaman Soekarno eksploitasi tidaklah mudah , mari kita bandingkan :
Pada masa Soekarno :
Kebijakan yang desentralistis dalam sektor kehutanan ditopang oleh kebijakan ekonomi politik yang berdasarkan pada konsep Trisakti melahirkan anti investasi Barat. Oleh karena itu sumber daya hutan kurang dieksploitasi baik oleh pengusaha asing maupun pribumi. Banyak perusahaan Amerika dan Inggris yang terpaksa mengundurkan diri karena iklim usaha yang merugikan investor asing. Pada tahun 1957/1958,
Sukarno mengumumkan sikap anti imperialisme dan hingga tahun 1963 upaya nasionalisasi perusahaan Belanda, Inggris dan Cina, terus berlangsung. Hampir tidak ada investasi komersial dalam bidang kehutanan kecuali oleh perusahaan Jepang, seperti Mitsui yang melakukan eksploitasi hutan pada tahun 1950an di Kalimantan dengan perjanjian pembagian produksi yang adil.
Namun, kerja sama dengan Jepang ini dinilai kurang berhasil karena terlalu menguntungkan Republik. Hal ini berbeda dengan pada masa pemerintahan Orde Baru
Pragmatisme dan liberalisme ekonomi Orde Baru
Menurut Prof. San Afri Awang Peneliti kehutanan dari UGM masa Orde Baru (1968-1998), tata kelola hutan bersifat sentralistis dan kebijakan ekonomi politik menjadi pro-investasi barat dan investasi dalam negeri serta mengembangkan skenario pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui IMF dan Bank Dunia.
Sumber daya hutan seluas 143 juta hektar menjadi sumber devisa yang penting untuk pembangunan bangsa. Dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan UU No. 11 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pintu investasi asing dan swasta untuk mendapat konsesi hutan terbuka lebar.
Sejak saat ini, para investor diberi konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk hutan di luar Jawa, terutama hutan di Sumatra dan Kalimantan.. Dengan dibekukannya hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah pada tahun 1970-an, HPH berkembang dengan subur tanpa hambatan perlawanan dari masyarakat adat .
Pada tahun 1989, 572 unit HPH menguasai 64 juta hektar hutan produksi.Hingga tahun 2000, jumlah HPH meningkat sekitar 600 unit.Dengan menjamurnya HPH, menurut FAO, antara tahun 1976-1980, 550.000 hektar hutan rusak setiap tahun . Pada tahun 1980, laju deforestasi adalah 1 juta hektar. Pada tahun 1885, laju deforestasi sebesar antara 600-1,2 hektar per tahun. Laju deforestasi pun semakin meningkat pada tahun 1985-1997, yakni 1,7 juta hektar per tahun .
Pada tahun 1970an, sektor kehutanan melalui pemberian HPH menyumbangka devisa kedua terbesar setelah sektor minyak bumi. Pada tahun 1974, pendapatan devisa asing meningkat menjadi 564 juta dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan dengan tahun 1968 yang hanya 6 juta dolar AS.
Di penghujung tahun 1968, Indonesia menjadi produsen kayu log utama, lebih besar dari seluruh negara Afrika dan Amerika Latin, yang menyumbangkan devisa 2,1 miliar dolar AS (sekitar 40 persen saham dari pasar log global). Pada tahun 1985, ekspor log dilarang pemerintah karena pemerintah ingin membuat kebijakan untuk mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya hutan dari hulu hingga hilir dengan membangun Plywood. Dengan kebijakan ini, pemerintah memperoleh devisa 50 miliar dolar AS selama periode 1983-1997 .
Menurut Herman Hidayat seorang ahli Ekologi : Karena kebijakan Plywood berhasil, pemerintah merencanakan untuk mendirikan industri pulp dan kertas. Konsekwensi dari kebijakan ini adalah bahwa pemerintah mempromosikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada akhir tahun 1980an, pemerintah berencana membuka 1,5 juta hektar tanaman HTI dan bahkan menjadi 4,4 juta sampai 6 juta hektar menjelang tahun 2000an. Namun, hingga tahun 1998 hanya 2,4 juta hektar HTI yang dibuka. Kegagalan ini disebabkan oleh guncangan krisis ekonomi pada tahun 1997 yang diikuti terjadinya konflik lahan antara masyarakat dan pengusaha HTI. Konflik lahan ini disebabkan oleh munculnya isu hak-hak hutan adat, otonomi dan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang mencuat di berbagai daerah dan propinsi .
Pada era Orde Baru, Indonesia kehilangan hutannya seluas 40 juta hektar karena dikonversi untuk lahan kelapa sawit, areal transmigrasi, konsesi HPH dan HTI, ekspansi pertanian (sawah 1 juta hektar di Kalimantan Tengah), dan praktik illegal logging. Selain itu, kebijakan yang sentralistis pada masa Orde Baru dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha dan investor untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti kredit bank, percepatan pemberian izin, serta perkawinan antara pengusaha dan penguasa juga telah menyebabkan terjadinya kerusakan hutan yang masif dan cepat di Indonesia. Namun, eksploitasi hutan memberikan devisa negara yang menjadi sumber penting pendorong pembangunan ekonomi nasional.
Namun, keuntungan finansial dari sektor kehutanan dinikmati oleh elit militer, penguasa dan politik .
Kita kenal dengan Raja Hutan kroni kental Orde Baru yang menjabat sebagai ketua APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) sangat punya keleluasaan membabat hutan melalui PT. Kiani yang membabat hampir habis hutan di Kalimantan yang awalnya diberi HPH , diberi Kredit untuk membangun Pabrik-pabrik Plywood diberi keleluasaan until bekerja sama dengan asing , terutama Cina dan Jepang ( wah siapa nih yang antek asing dan aseng).
Kebijakan ekonomi politik Orde Baru dalam hal mengelola hutan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan. Namun, jika dikalkulasi kontribusi sektor kehutanan untuk APBN sangat kecil karena dari tahun 1984-1989, pendapatan pemerintah pusat hanya sebesar 0,1 persen saja. Rendahnya pemasukan dari sektor kehutanan disebabkan oleh rendahnya rente ekonomi yang dikumpulkan pemerintah dari iuran lisensi, pajak PBB, royalti dan reboisasi. Dari tahun 1988 hingga 1990, rente ekonomi yang ditarik pemerintah maksimal 17 persen, sedangkan rente yang tidak dapat ditarik pemerintah minimal 83 persen yang menjadi milik perusahaan swasta. Namun, jika dilihat dari pendapat ekspor, sumbangan dari sektor kehutanan cukup besar. Dari tahun 1994-1999, kontribusi sektor kehutanan terhadap total ekspor nasional berkisar antara 13,39 persen-16,73 persen.
Bisa dibayangkan kehati-hatian Bung Karno yang memberikan desentralisasi hutan untuk.rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2; ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” .
Tentu berbeda dengan Orde Baru yang membagi-bagikan HPH untuk kroninya pada saat Itu para Jendral dan Pejabat yang dekat dengan Suharto dan keluarganya menguasai hampir seluruh HPH, tentunya dari sektor ini saja kekayaan para Bos dan penguasa Orde Baru sudah tak terhitung tanpa Pernah memikirkan kerusakan lingkungan yang dialami oleh Generasi berikutnya .
Salam kedaulatan rakyat
Sumber : Status Facebook Tito Gatsu
Thursday, January 21, 2021 - 08:30
Kategori Rubrik: