2019 Saat Tepat Tenggelamkan PKS

Oleh : Diandra

Kita semua tahu Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang merasa paling berjasa, paling Islami, paling bersih dan segala yang ideal lainnya. Faktanya tidak begitu. Sejak berubah nama dari PK hingga saat ini (2004), partai ini benar-benar main klaim dan tidak memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Adanya malah membuat ribut dimana dia berada.

Hanya 1 kali menjadi 5 besar parpol pemilu

PKS ini sebenarnya partai gurem, partai yang pendukungnya kecil dan berisi kader-kader yang mereka bina di kampus. Oleh sebab itu dia tidak ditakdirkan besar atau mampu merebut suara rakyat. Sepanjang kepesertaannya di Pemilu hanya pernah 1 kali menempati urutan 5 besar pemilu yakni tahun 2009 dengan raihan suara (8,2 juta) yang sebetulnya tidak berbeda dengan perolehan 2004 (pemilu sebelumnya) atau 2014 (pemilu sesudahnya). Apa maknanya raihan 2009 itu? Artinya saat 2009 banyak masyarakat yang tidak memilih. Buktinya tahun 2004 PKS memperoleh suara lebih tinggi yakni 8,3 juta hanya berada di posisi 6 dan 2014 memperoleh 8,4 juta berada di posisi 7. Masyarakat Indonesia makin tidak percaya lagi ke partai yang dipimpin oleh Shohibul Iman ini.

Pimpinan Legislatif Yang Tak Aspiratif

Dua (2) legislative kita diwarnai oleh kader mereka tapi pernahkah kita tahu kebijakan-kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat atau menguntungkan rakyat? Hidayat Nur Wahid bahkan menjabat Ketua MPR 2004 – 2009 dan Wakil Ketua MPR 2014 – sekarang. Apa yang diharapkan dari MPR? Lalu di jajaran pimpinan DPR ada Anis Matta 2009 – 2013, Shohibul Iman 2013 – 2014 dan si berisik Fachri Hamzah 2014 sampai saat ini. Tahukah liciknya mereka menjegal partai pemenang pemilu PDIP tahun 2014 kemarin? Sejak ada sistem legislasi, pimpinan lembaga legislative tentu diserahkan kepada parpol pemenang pemilu. Faktanya mereka “merampok” kursi pimpinan DPR bersama PAN, Gerindra bahkan Demokrat. Demokrasi model apa yang coba mereka bangun? Jika mayoritas mereka menekan dan ketika minoritas mereka bertindak tiran. Lalu sejak 2009 sampai sekarang adakah UU yang dihasilkan DPR menguntungkan rakyat? UU Ormas dan UU Anti Terorisme muncul karena desakan publik dan bukan murni mereka mendengarkan rakyat.

Menteri PKS tak Berprestasi

PKS memiliki sejarah menempatkan kadernya sebagai menteri yakni saat era BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaman BJ Habibie, Nur Mahmudi Ismail menjabat menteri hanya 1 tahun yakni 1999 – 2000. Kemudian saat SBY memenangi Pilpres 2004, 2 orang kader terpilih menjadi menteri yakni Anton Apriantono (Menteri Pertanian) dan Muhammad Yusuf Asyari (Menteri Perumahan Rakyat). Lalu tahun 2009 – 2014 ketika periode kedua SBY, mereka berhasil membujuk SBY untuk mempercayakan 4 posisi menteri. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menkominfo), Salim Segaf Jufri (Mensos), Suswono (Mentan) dan Suharna Surapranata (Menristek) meski hanya sampai tahun 2011. Dari semua yang pernah menjabat itu, adakah yang ingat prestasi yang mereka hasilkan? Tifatul Sembiring malah meninggalkan mobil jaringan internet kecamatan yang jumlahnya ribuan kini tak beroperasi. Salim Segaf Jufri sebagai Mensos tak menelorkan kebijakan yang inovatif, Suswono tak mampu menekan impor bahkan melakukan swasembada pangan bahkan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak tertangkap KPK gegara impor daging sapi, Suharna juga tak juga mampu mendorong PT DI kembali beroperasi.

Kepala Daerah PKS Tak Memiliki Inovasi

PKS diakui atau tidak mengembangkan dan membangun politik yang primordial atau sektarian utamanya diajang Pemilihan Kepala Daerah. Lihat saja diberbagai wilayah ketika mereka memenangkan Pilkada, mereka selalu mengusung apapun dengan nama syariah. Terakhir Kepala Daerah yang diusung PKS dan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno menyatakan akan mendatangkan sebanyak 1 juta turis halal. Turis halal? Apa yang bisa dijelaskan dari konsep ini? Ada juga Perda syariah dibeberapa wilayah. Bentuk teknisnya seperti pemaksaan sholat berjamaah, larangan penjualan miras, tata cara berpakaian dan lain sebagainya. PKS sendiri memiliki kader yang saat ini menjabat sebagai gubernur di 4 propinsi yaitu Ahmad Heryawan-Jawa Barat (2008 – sekarang/periode ke 2), Abdul Gani Kasuba-Maluku Utara (2014 – sekarang/periode 1), Gatot Pujo Nugroho-Sumut (2011 – 2015), dan Irwan Prayitno-Sumbar (2010 – sekarang). Gatot Pujo harus berhenti ditengah jalan karena tersandung korupsi sedang 3 lainnya hampir tidak pernah diberitakan membuat inovasi bagi daerahnya. Aher yang masuk dalam kandidat Capres versi PKS sendiri hampir 10 tahun tak bisa menyelesaikan soal pencemaran sungai Ciliwung sehingga memaksa pemerintah pusat turun tangan.

Tak Bisa Pecat Kadernya

Yang paling lucu dalam menyoroti PKS adalah ketidakmampuan mereka memecat Fachri Hamzah, kader yang melawan pimpinan partai bahkan menduduki jabatan Wakil Ketua DPR. Dengan kasus ini awam mensinyalir pertarungan antara Fachri dengan partai hanya upaya menaikkan rating mereka saja. Memang surat pemecatan partai kemudian diadukan ke MA dan ditolak oleh MA. Artinya partai tidak berhak memecat Fachri sebagai kadernya. Atas hasil ini, pimpinan partai diam saja dan tidak berupaya melawan. Padahal tiap bulan Fachri bukan hanya mendapat gaji dan tunjangan sebagai pimpinan DPR tapi juga lengkap beserta fasilitasnya. PKS juga sadar bahwa jika dipertaruhkan jumlah kader militant antara kader Fachri dengan kader Shohibul jelas menang kader militant Fachri. Maka dari itu, Fachri melawan dan tetap enjoy dikursi wakil ketua DPR.

Ketua Partai Korup dan Melanggar UU Perlindungan Anak

Yang tentu paling memalukan adalah ditangkapnya Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden partai atas dugaan kasus suap impor daging sapi. Tak tanggung-tanggung yang menangkap dia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski sempat mendapat perlawanan dari kader saat hendak ditangkap di DPP PKS, namun KPK berhasil membawa dan memproses pria yang pernah menjadi sekretaris Abu Sayyaf (paramiliter Philipina) berdasar penuturan Yusuf Supendi. MA memutuskan hukumannya 18 (delapan belas) tahun Denda Rp 1 miliar, yang bila tidak dibayar dijatuhi pidana kurungan selama 6 bulan, serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Ini memperberat putusan sebelumnya di pengadilan tinggi DKI, 16 tahun penjara. Bukan hanya soal korupsi, Lutfi disangka telah melanggar UU Perlindungan Anak karena menikahi Darin Mumtaza siswi sebuah SMK meski hal itu dibantah. Lutfi sendiri diketahui telah beristrikan Sutiana Astika (1984) dan kemudian menikahi Lusi Tiarani Agustime serta menikah sirri dengan Darin.

Dengan penjabaran diatas, maka merupakan saat yang tepat makin menenggelamkan PKS ke dasar jurang sejarah politik di Indonesia. Mereka sejatinya bukan hendak mensejahterakan rakyat namun mengatasnamakan agama demi nafsu kekuasaan belaka.

NYANG PENTING MESTI  DI INGAT

#2019BubarkanPKS,

#2019TenggelamkanPKS

#2019JanganPilihPKS

#2019BubarkanFPII,

#AwasBahayaLatenHTI

Sumber : Fb Diandra

 

Tuesday, June 5, 2018 - 16:00
Kategori Rubrik: