Wong gaji TGUPP saja totalnya sampai Rp 28 miliar. Gak masalah tuh. Yang jadi masalah, justru bukan gaji pembantu Gubernur dan Wagub DKI. Tapi gaji para tokoh untuk mensosialisasi Pancasila sebaga ideologi negara. Nominalnya Rp 6 miliar setahun.
Padahal diantara tokoh itu ada Prof. Mahfud MD, ada Prof. Syafii Maarif, ada mantan Presiden Megawati dan lainnya.
Kalau pohon plastik, angka Rp 8,5 miliar yang dipasok perusahaan alat kesehatan pemenang tender, itu harga wajar. Kalau biaya tunjangan dan operasional para tokoh nasional mencapai Rp 6 miliar setahun, itu gak wajar. Begitulah cara berfikirnya.
Tampaknya ada yang mendorong kita untuk lebih menghormati kembanf plastik dibanding para tokoh bangsa itu.
Ketika ditanam, pohonnya memang sudah besar dan daunya rimbun. Makanya jadi ngelewer kesana kemari. Pasangan yang sedang jalan di trotar sambil bergandengan tangan bisa kecolok matanya. Itu salah satu resiko dari ditanamnya pohon plastik.
Tampaknya penanaman pohon plastik sesuai dengan visi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pohon membutuhkan air. Kalau pohon asli, semakin kotor airnya maka semakin bagus hasilnya. Sekaligus menjadi pupuk. Beda sama pohon plastik, dia harus disiram air bersih agar tidak berdebu. Kalo airnya kotor malah jadi kelihatan dekil.
Lalu air kotornya buat apa? Ya, untuk diminum dong. Rakyat Jakarta sebentar lagi bisa minum air tinja.
Jadi rumusnya, air bersih buat memandikan pohon plastik. Air tinja untuk minum warganya.
Sayangnya ide cemerlang ini diprotes warga. Mereka tampaknya lebih suka pohon hidup dibanding pohon plastik. Wajar sih, daun pohon hidup bisa menyegarkan udara. Sedangkan daun pohon plastik boro-boro menyegarkan. Yang ada malah sumpek.
Tapi sebetulnya, untuk apa sih pohon-pohon plastik itu?
Saya rasa itu untuk kompensasi rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang gak jelas juga juntrungannya.
Lho, apa hubungannya?
Di Jakarta sekarang kita gak perlu mikir apa hubungannya. Lihat saja, Sandiaga bisa ngomong soal Nadjib Rajak di Malaysia, lalu dijajarkan dengan Jokowi. Padahal, apa hubungannya?
Apalagi membandingkan Malaysia di jaman Nadjib dan Indonedia di jaman Jokowi. Jauh kale.
Padahal sekarang Sandi kan posisinya sebagai Wagub. Bagian dari pemerintah. Lantas ngapain dia sok mengkritik pemerintah pusat. Bukankah mestinya dia menjalin kerjasama untuk memakmurkan rakyat Jakarta?
Saat kampanye Pilkada, Sandi boleh saja wakil partai. Tapi ketika sudah dipilih, dia wajib melepaskan baju partainya dong. Posisinya berubah menjadi pelayan rakyat.
Apa Sandi gak mencontoh Pak Prabowo. Prabowo itu, baru saja deklarasi Capres, sudah berani melepaskan bajunya, lalu diarak rame-rame.
Sudahlah. Ketimbang ngomong ngelantur. Sebaiknya kita gaungkan lagi kampanye hari ini #2019GantiPohon.
“Mas, kalau pohon beneran dan rindang kan jadi seram. Nanti Jakarta suasananya seperti dalam film Pengabdi Setan,” tukas Abu Kumkum.
“Kalau ditanam pohon plastik, kayak di film apa kang?”
“Pengadi Sachetan.”
Comment