Reportase

Wow, Deklarasi Harta Tax Amnesty Dekati Rp 2.000 T, Repatriasi Hampir Rp 100 T

REDAKSIINDONESIA-Menurut data statistik tax amnesty http://pajak.go.id/statistik-amnesti hingga pukul 22.30, Senin (26/9/2016), deklarasi harta mendekati Rp 2.000 triliun, tepatnya Rp 1.939 triliun. Data ini berdasarkan total Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hingga Senin (26/9/2016).

Demi Tax Amnesty, Warga Rela Antri dari Subuh

Animo masyarakat ikut pengampunan pajak atau tax amnesty meningkat menjelang berakhirnya periode I program itu. Hal ini terlihat dari antrean panjang di kantor pajak di akhir pekan ini.

Bahkan demi mendapatkan antrean pertama, para wajib pajak sudah menyambangi kantor pajak dari pagi buta. Salah satunya, Manuel Irwanputera yang sudah tiba di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pukul 05.40 WIB.

Masyarakat Antusias, Dana "Tax Amnesty" Bertambah Rp 2 Triliun Per Hari

REDAKSIINDONESIA-Memasuki minggu ketiga September 2016, perkembangan dana program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai menggembirakan. Sebab, dana tax amnesty dilaporkan bertambah Rp 2 triliun per hari.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung,  terkait perkembangan pelaksanaan program pengampunan pajak sebagaimana dilaporkan oleh Dirjen Pajak secara regular kepada Presiden, Seskab, dan Mensesneg.

Perlahan Tapi Pasti, Dana Tax Amnesty Dekati 1.000 Trilyun

REDAKSIINDONESIA-Realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus melonjak pada awal pekan ketiga September.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang dikutip Kompas.com, Senin (19/9/2016) pukul 18.00 WIB, dana yang sudah dilaporkan mencapai Rp 995 triliun.

Dana tersebut ditopang dana deklarasi mencapai Rp 940 triliun yang terdiri dari deklarasi dalam negeri mencapai Rp 694 triliun dan luar negeri Rp 246 triliun.

Dalam 8 Bulan Pemerintah RI Cicil Utang Rp 341 Triliun

REDAKSIINDONESIA-Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (21/9/2016), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari hingga Agustus 2016 adalah Rp 341,616 triliun, atau 71,12% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN.

Terus Meningkat Tingkat Kepuasan Pengguna Terminal 3 Bandara Soetta

REDAKSIINDONESIA-PT Angkasa Pura II (Persero), BUMN pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menyatakan kepuasan penumpang pengguna Terminal 3 terus meningkat sejak dioperasikan pada 9 Agustus 2016.

Untuk itu, manajemen Angkasa Pura terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di terminal terbaru di Soekarno-Hatta itu.

Kelakuan Roy Suryo di Sidang Jessica Jadi Bahan Tertawaan

REDAKSIINDONESIA-Kelakuan Roy Suryo  jadi bahan tertawaan netizen di Indonesia, lini massa Facebook perlihatkan komentar-komentar jahil hingga sindiran-sindiran sarkastik, Kamis (15/9/2016).

Dalam sidang Kopi Maut Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, Roy Suryo mantan Menpora dan pakar telematika bikin heboh persidangan.

Ia bahkan berdiri lalu menunjuk-nunjuk hakim.

Peristiwa terjadi setelah ahli digital forensik dari Polri yakni AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar didatangkan ke persidangan

Dia ditegur majelis hakim karena terlihat menunjuk.

Puncak Terungkapnya Skandal, Mario Teguh Menyatakan Pamit

REDAKSIINDONESIA-Dampak dari pengakuan seorang pemuda bernama Ario Kiswinar Teguh, yang mengaku sebagai anak kandungnya dengan membebarkan sejumlah bukti dokumen dan foto,membuat  Mario Teguh menerima banyak hujatan dari berbagai pihak, terutama di dunia maya.

Pengakuan Kiswinar yang menyebut dirinya tak diakui anak, ditambah dengan cara Mario Teguh menyikapinya,  menggunakan cara yang konfrontatif, membuat banyak orang menjadi antipati terhadap motivator yang punya slogan “super” itu.

Presiden Jokowi Pangkas Birokrasi Penyelenggaraan Haji

REDAKSIINDONESIA-Presiden Joko Widodo mempermudah birokrasi yang berkaitan dengan Ibadah Haji dan Umroh dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Keppres ini bersifat ketetapan Presiden, sehingga tidak butuh sinkronisasi dengan kementerian terkait.

Saleh Partaonan Daulay selaku Ketua Komisi VIII DPR mengatakan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pages