Reportase

Benarkan Perpres TKA Bermasalah?

 

Isi Perpres ini memang bertujuan untuk kemudahan proses perizinan secara administratif. Meski secara administratif dipermudah, TKA tetap tidak bisa sembarangan bekerja di Indonesia. Tidak semua posisi dan jabatan bisa diiisi para TKA. Pekerja asing ini pun harus yang berkeahlian khusus, yang belum banyak dikuasai pekerja dalam negeri (Pasal 4). 

Di Era Jokowi, Kalimantan Dibangun Hingga Perbatasan

 

Target hingga 2019, panjang jalan paralel perbatasan di Kalimantan mencapai 1.920 km yang tersebar di Kalimantan Barat sepanjang 849 Km, Kalimantan Timur 243 Km dan Kalimantan Utara 827 Km. Sampai saat ini, jalan perbatasan Kalbar, dari 849 km, sisa yang belum tembus 107 Km. Sementara dari Kalimantan Timur, dari 243 km, sisa yang belum tembus 76,5 km dan di Kalimantan Utara sebanyak 147,8 km dari 827 km.

Bandara Kertajati Wujud Kerja Sama Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, Perum & Swasta Bangun Infrastruktur

Kunjungan ini merupakan yang ke dua kalinya oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka meninjau perkembangan Bandara Kertajati. Pada awal tahun pemerintahannya di 2014, Presiden telah menginstruksikan untuk melakukan percepatan penyelesaian Bandara Kertajati yang saat itu hanya berupa pondasi di atas tanah dasar landasan pacu. Dan saat ini Presiden kembali meninjau progres pembangunan bandara yang sudah hampir rampung dan siap dioperasionalkan.

Makruf Amin : Jokowi Melawan Neoliberalisme, Bantah Tudingan Prabowo

Ekonomi neoliberal yang menggunakan pendekatan trickle down effect atau teori menetes ke bawah, kata Maruf, merupakan kebijakan yang diterapkan pada pemerintahan dulu. Teori trickle down effect dipakai dengan harapan agar kekayaan dari atas bisa menetes ke bawah. Namun, teori itu gagal karena membuat kesenjangan semakin lebar. Sehingga, Maruf menilai bahwa dampaknya baru terasa saat ini.

Bank Dunia Bantah Pernyataan Hanafi Rais Soal Penguasaan Lahan

Rodrigo mengaku mengetahui tentang pemberitaan tersebut. Namun dia menyayangkan nama Bank Dunia ikut disebut.

Meski begitu, dia memandang Presiden Joko Widodo telah melakukan program reformasi pertanahan yang cukup ambisius. Jokowi menargetkan bagi-bagikan 7,5 juta sertifikat tanah.

Pages