Dan Alfian lupa, kalau di DKI, dukungan publik ke Pemprov DKI kurang dari 60%, sehingga ada potensi cukup banyak publik oposan yang mudah diajak untuk ikut mengkritisi RAPBD. Di Surabaya, pemerintahan Bu Risma itu mendapat dukungan nyaris 90%. Bukan berarti kalau dapat dukungan sangat tinggi, kemudian publik tidak boleh kritis. Namun sikap kritis, harus dilandasi atas pemahaman yang baik tentang membaca dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Hj. Titi Widoretno Warisman alias Neno Warisman yang lahir tahun 1964 dan berulang tahun tanggal dan bulan yang sama dengan Presiden Jokowi harus kita akui adalah ikon perjuangan dari kelompok yang menginginkan sebuah kemenangan. Segala cara dia lakukan untuk meraih keinginan, meskipun harus melakukan doa yang mengancam Tuhan.
Pemberian panggung kepada Anies Baswedan menurut saya tidak lepas dari rencana partai ini untuk mendukungnya untuk Pilgub DKI Jakarta 2022 *) dan Pilpres 2024. Penggunaan figur Anies untuk membuka kongres adalah pesan perlawanan kuat kepada Presiden Jokowi karena Anies adalah figur perlawanan kepada Presiden Jokowi.
Memang intelijen harus selalu curiga lebih ke waspada bukan? Bekas lawan Jokowi yang saat kampanye pilpres memainkan strategi "tumpas", bubar-bubaran kok kini diambil, di posisikan sebagai Menhan, ujung tombak Triumvirat. Jelas ada urusan politik besar atau kekuatan penyangganya.
Oleh : Tante Paku
SEMUA AKAN TUTUP/BUBAR DI ERA INI, apa mau menyalahkan Jokowi?
Satu lagi dampak evolusi ekonomi pergeseran perilaku, baca berita beberapa store Giant tutup, lotus tutup mungkin bangkrut dan masih banyak lagi lainnya.
How Millennials Kill Everything
Coba googling dengan kata kunci “millennials kill”, maka Anda akan mendapati betapa millennial adalah “pembunuh berdarah dingin” yang membunuh apapun.
Di halaman pertama hasil pencarian Google saya menemui judul-judul menyeramkan seperti ini:
Besoknya ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa berbagai macam spanduk. "Anies, kamu tidak becus jadi Gubernur !" begitu bunyi salah satu spanduknya. Ada lagi spanduk, "Selamatkan uang rakyat !!".
"Masak bolpen aja sampe 123 miliar !!" Teriak seorang mahasiswa. "Untuk apa lem aibon 126 miliar ???" Teriak orator dari atas mobil dengan speaker besar.
Kebiadaban para manipulator anggaran di DKI Jakarta ini sudah pada level di luar batas kewajaran. Mereka bisa seenaknya memperkosa akal sehat kita karena selama ini mereka melakukan kerjasama dengan kuat. Konspirasi legislatif dan eksekutif akhirnya menjadi komunitas sesat atau kumpulan para garong.
Soal Anies,
Kenapa partai-partai macam PDIP yang punya massa banyak gak mulai terjun ke kampung-kampung untuk melihat efisiensi program Anies?
Kenapa malah kuatir dengan postingan medsos yang banyak bicara soal dia?
Kenapa cuma melototin Big Data yang entah itu isinya apa?
Kenapa cuma bicara soal click bait di tautan berita?
Padahal yang dilakukan PSI sesungguhnya menegakkan etika, guna menghidupkan nilai keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara, dan sejatinya DPRD itu hanya delegasi untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat selaku pemilik mandat.
Jangan lantas karena sudah terpilih, anggota DPRD bisa mewakili segala hak pemilik mandat, dan karenanya mengambil keputusan atau membuat kebijakan tanpa melibatkan pemilik mandat. Oleh sebab itu warga Jakarta memiliki hak untuk tahu dan hak mengkritisi.
Bermacam tanggapan muncul, antara yang kecewa, tidak puas, hingga ada yang nyinyir. Ini bagian rumit presiden sebagai eksekutif yang harus mengatur ritme dengan para pelaku legislatif dan yudikatif. Penulis melihat cara berfikir presiden kini lebih menyesuaikan dengan perkembangan jaman era digital. Memandang jauh masa depan Indonesia dengan sistim demokrasi yang memengaruhi sikap inovatif dan reaktif masyarakatnya.
