Bayangkan, wakil rakyat yang juga sedang berjuang jadi penyair itu, tak ngerti UU Pemilu? Atau pura-pura dalam perahu? Sedang melakukan disinformasi, agar muncul kekacauan? Karena UU Pemilu, termasuk soal aturan penghitungan suara, dibuat oleh Parlemen. KPU hanya pelaksana UU Pemilu.

Strategi intervensi 'public influencing' dengan sasaran Croc brain tidak perlu kita tanggapi dengan reaktif. Tidak perlu juga kita bantah dengan data-data dakik-dakik. Karena tidak akan membawa manfaat apapun. Informasi dan data tentang kebenaran hanya bisa ditangkap oleh otak waras yaitu NEO CORTEX manusia.

Silahkan cek para ulama kita, ribuan ulama al-Azhar, ribuan ulama NU, ribuan ulama Zaitunah dan ulama lainnya, ada yang menggunakannya sebagai atribut? Tidak ada.

1. Mengabaikan para pemilih pemula disekitar kita. Pemilih milenial yang baru kali ini menggunakan haknya seringkali malu-malu. Mereka mayoritas akan memilih Jokowi. Mengapa? Karena mereka tahu secara tidak langsung bahwa Jokowi familiar dengan aktivitas anak-anak muda. Dibandingkan dengan Prabowo – Sandi, mereka tidak engage, tidak klik pada jargon-jargon usang. Perhatikan sekeliling anda, ajak bahkan bila perlu temani menggunakan hak suaranya.

Dalam relasi manusia, yang tak menguntungkan akan (cenderung) disingkiri, bahkan disingkirkan. Yang menginginkan bisa diduga yang diuntungkan, atau setidaknya lebih merasa hal itu menyenangkan atau disenanginya. Sementara yang tak menginginkan, bisa jadi karena tak diuntungkan. Tidak menjadi senang karena itu menimbulkan kekecewaannya. 

Yang lbh tak pas krn yg teriak Prabowo, yg notabene pernah, dan sedang menggagahi Ibu Pertiwi. Dia anak pemberontak PRRI, dia ex mantu tirani, dan skrg dia bahu membahu dgn Cendana dlm rencana mengembalikan ruh orba dgn membuat ancaman perang terbuka. Dia memperkosa UUD pasal 33 dgn menguasai tanah 1,3 jt ha, dia malang melintang sbg pengusaha yg tdk menunjukkan sebuah usaha sebagaimana mestinya, namanya ada di Panama Papers, kita tau disana adalah surga dmn pajak tak terlacak pada awalnya. Inilah perkosaan yg sesungguhnya.

Proses penempatan Jokowi sebagai Cawapres, adalah keputusan kolektif jajaran Pimpinan PDIP. Apa dasarnya PDIP berani menempatkan Jokowi sebagai Capres? Mesin partai. PDIP berusaha menggalang koalisi dengan partai Golkar, PKB, PPP. Mengapa ? PDIP sangat yakin kemenangan Jokowi berkat kekuatan mesin partai koalisi. Tidak bisa berharap banyak dari ketokohan seorang Jokowi. Namun proses politik PDIP gagal menggandeng Koalis partai besar seperti Golkar, PKB dan PPP. Justru partai tersebut menjadi pendukung Capres dari Gerindra, Prabowo.

"Kalau Prabowo menculik, kenapa bisa nyapres?"

Karena belum disidangkan dalam pengadilan HAM ad hoc. Prabowo baru disidang dalam Dewan Kehormatan Perwira dan dipecat. Waktu itu, atas pertimbangan segan dengan nama mertuanya, Soeharto, istilahnya diperhalus menjadi diberhentikan dan tetap menerima pensiun.

Selama belum disidangkan, dalam pandangan hukum, Prabowo masih boleh nyapres. 

Itu sebabnya saya mudah tersentuh terhadap berbagai gerakan yang memiliki semangat serupa. Entah itu digerakkan secara personal maupun secara institusi. Sepertinya halnya pada hari ini (Senin, 08/04/2019), saya bertemu dengan sejumlah teman-teman sesama seniman, budayawan, dan wartawan, di Fat Shogun Menara BTPN, Retail Tower, Mega Kuningan, Jakarta.

Kemudian tersangka kedua, RD alias Rahmi Zainuddin Ilyas juga pendukung fanatik Prabowo, ditangkap di rumahnya di Lampung, pada Minggu, 7 April 2019.

EW yang merupakan buzzer ternama paslon 02 itu menyebarkan hoaks tersebut melalui akun Twitter-nya, yang kemudian disambungkan ke situs daring Babe dotcom.

Sementara, Rahmi yang merupakan pendukung fanatik paslon 02 menyebarkannya melalui akun Facebook miliknya yang bernama Rahmi Zainuddin Ilyas.