Politik

Khilafah adalah Sebuah Kekhilafan

Itulah beberapa kekhilafan yang dilakukan oleh penganut khilafah dalam memahami dan mengamati realitas sejarah sosial pergumulan khilafah pada masa lalu. Di luar itu, tentu masih banyak lagi bagaimana dokumen sejarah yang menjelaskan perihal khilafah yang tidak memiliki basis epistemologi yang kuat, terutama yang berakar pada wilayah teologis.

Politisi Tak Ubahnya Profesi Lain

Mao pernah bertanya tentang hal yang sama kepada teman temannya tentang mengapa kemakmuran rakyat selalu jadi alasan agar rakyat berkorban. Mengapa tidak ditanyakan kepada kaum feodal untuk berkorban lebih dulu" Dan teman temannya menjawab " Mereka menghidupi rakyat dan karena itu mereka harus kaya agar bisa terus menjaga rakyat". Tapi mengapa mengapa rakyat tetap miskin.? Teman temanya menjawab bahwa rakyat tidak miskin tapi bodoh, dan karena itu komunis di perlukan.".

Jualan Pepesan Kosong

Saya punya saran yang simpel. Di Aceh, sudah diterapkan sebagian hukum yang katanya berpedoman pada syariat. Coba saja ditelaah apa kehidupan di Aceh jauh lebih baik dibanding daerah lain? Lihat sejak diterapkannya jiniyat. apa hasil maksimal yang diperoleh rakyat Aceh? Berita yang tergambar di publik, cuma larangan cemplakan naik motor bagi perempuan, hukum cambuk di muka umum, dan kelebayan-kelebayan lainnya.

Demi Keamanan Negara Pemerintah dapat Membubarkan Ormas Anti Pancasila

"Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silakan sampaikan pendapat, silakan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara. Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam," ujar Presiden.

Sistem peradilan Negara

Kekuatan partai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten menunjukan superiornya dengan mendatangkan demo akbar di desa itu. Mereka minta kepada pengadilan agar dia jadi terpidana. Atas nama partai mereka menuntut keadilan tapi pada waktu bersamaan Hukum harus berpihak kepada mereka, bukan kepada UU. Demi keamanan, polisi tidak punya pilihan kecuali menjadikannya tersangka menista Partai. Partai pun mengambil sikap bahwa mereka berhak menentukan hakim.

Kapolri, Kapan Kau Tuntaskan Kasus Hukum Pelaku Makar?

Ilustrasi

Contoh lain, yakni ceramah Alfian Tanjung yang beberapa kali terbukti memfitnah Istana sebagai sarang PKI. Bukan hanya itu, beberapa pejabat negara seperti Deputi Kantor Staf Presiden hingga Tetan Masduki dituduh sebagai PKI dibiarkan saja. Sudah selayaknya hal-hal ini tidak dibiarkan. Polisi itu alat negara, memiliki perangkat hukum dan legitimasi untuk melakukan tindakan. Mengapa dibiarkan saja?

Pages