Saya sangat memahami betul suasana kebatinan teman-teman itu, dan bagi saya itu hal yang wajar-wajar saja, tergantung dari seberapa jauh pengembaraan batin dan pengembaraan intelektualitas seseorang, serta seberapa panjang pengalaman seseorang dalam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak.
Bingungkan dg jawaban saya?
Sy sendiri juga bingung koq
Tp intinya begini:
Sekarang ini para pendukung Jokowi sdh mulai banyak yg berani bersikap kritis.
Gerakan masyarakat Papua di beberapa kota adalah masalah taktis tetapi harus dibaca dgn kacamata intelijen strategis (intelstrat). Akan keliru apabila dibaca sbg masalah hukum belaka. Mengapa? Kasus yg terjadi bukan sekedar solidaritas atau rasisme dan seperti yang disuarakan, represi terhadap orang Papua. Kini bobotnya diperberat.
Tentu saja aneh. Masa anak buahnya bisa punya kewenangan yang begitu luar biasa.Sampai hasil kerjanya gak boleh dilongok pimpinannya sendiri. Seolah kekuasaan penyidik jauh lebih tinggi ketimbang kekuasaan komisioner.
Masalahnya SOP (standard operational prusedure) di KPK, kata Alexander, tidak terlalu detil dan lengkap. Banyak bolongnya. Nah, bermodal SOP yang bolong itulah sebagian karyawan seolah punya wewenang jauh melebihi komisioner. Mereka menguasai lembaga anti rasuah itu.
Disanalah saya kemudian berpikir ulang tentang KPK. Bukan terhadap lembaganya, tetapi "orang-orang" didalamnya, yang jauh dari suci dan masih tergoda dunia.
Dan ketika Pilpres 2019, saat Prabowo menunjuk Novel Baswedan sebagai calon jaksa agungnya, saya mulai bertanya, "Apakah orang didalam KPK sudah masuk politik sekarang ?".
Saya jugalah yang pertamakali menginisiasi untuk menjembatani pertemuan Ahok dengan Ketum PBNU KH. Said Aqil Shiradj dan Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin yang saat itu hampir terbakar emosi tersulut oleh agitasi dan propaganda gerombolan 212, hingga Ahok dan NU mesra kembali. Dan semua itu saya lakukan tanpa ada seorangpun yang tau kecuali saudara kandungnya Ahok, dan yang dimunculkan namanya di media sebagai inisiator pertemuan malah politisi PPP Djan Faridz, ya tidak apa-apa, tak harus jadi soal buat saya. Ikhlas...
Tetiba ada gerakan aneh menyambut HUT Kemerdekaan RI. Mahasiswa-mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa menggelar demonstrasi. Di Surabaya, asrama mahasiswa Papua diserang FPI. Entah siapa yang membakar bendera merah putih disana.
Mahasiswa Papua di Surabaya sendiri tidak merasa melakukan pembakaran bendera.
Video seorang aparat melecehkan mahasiswa Papua juga beredar. Ikut memercikkan api. Suasana itu disambut oleh gerakan di Manokwari. Masyarakat menyerang DPRD Manokwari, membakar sebuah gedung kosong bekas kantor parlemen.
Menurut salah satu tokoh Golkar Indra Bambang Utoyo, Sabtu (20/7/2019), faktor kepemimpinan yang memicu masalah, "Tidak adanya isu strategis, tidak terlaksananya konsolidasi dengan baik, serta kasus2 korupsi yang menjerat kader partai," katanya.
Golkar ini pada awalnya dikenal sebagai Partai Tentara, cikal bakal Golkar lahir pada tahun 1964 atas dorongan Jenderal Ahmad Yani dengan nama Sekber Golkar, dibentuk dengan misi mempertahankan ideologi bangsa Pancasila dari rongrongan PKI atau komunisme.
Menurut salah satu tokoh Golkar Indra Bambang Utoyo, Sabtu (20/7/2019), faktor kepemimpinan yang memicu masalah, "Tidak adanya isu strategis, tidak terlaksananya konsolidasi dengan baik, serta kasus2 korupsi yang menjerat kader partai," katanya.
Golkar ini pada awalnya dikenal sebagai Partai Tentara, cikal bakal Golkar lahir pada tahun 1964 atas dorongan Jenderal Ahmad Yani dengan nama Sekber Golkar, dibentuk dengan misi mempertahankan ideologi bangsa Pancasila dari rongrongan PKI atau komunisme.
