Politik

The Poetics of Power Raja Salman

Adalah Clifford Geertz yang pada tahun 1980 mengeluarkan sebuah buku tentang ‘Negara” yang diklaimnya sebagai ‘Negara Teater’. Geertz mengulas tentang ‘symbolic power’ dalam negara dalam studi kasusnya tentang Bali pada abad ke 19. Untuk Geertz, negara tidak melulu terdiri dari basis material seperti yang dipahami lewat pendekatan Marxis. Tidak juga melulu sebagai institusi yang mewakili kepentingan kekuatan-kekuatan di dalamnya seperti dalam pemikiran liberal pluralis.

Ini Alasannya Rizieq Shihab Tidak Dilirik Raja Salman

Disini saya teringat dengan kata-kata pengakuan dari Chaim Weizmann, seorang politisi kawakan, pendiri sekaligus pemimpin Zionis dunia, yang juga merupakan presiden pertama Israel. Dikutip dari Chomsky, Weizmann pernah berkata, "Yang membahayakan kita (Israel) adalah bukanlah para konservatis ekstremis, tetapi justru adalah orang-orang Arab moderat".

Raja Salman Menunjukkan Sikap Islam yang Moderat

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia juga membuka penilaian yang mengejutkan tentang Islam. Raja yang lama menjabat sebagai Gubernur Provinsi Ryadh itu bahkan tetap mau bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim.

Ia tertangkap kamera bersalaman dengan sejumlah menteri perempuan di antaranya Puan Maharani, Retno Marsudi, dan Nila Moeloek.

Raja Salman : Pelayan Dua Kota Suci Disambut Ahok : Pelayan Warga Jakarta

“Alhamdulillah pak Ahok beruntung bgt bisa salaman dengan Raja Salman, “ tulis netizen dengan emoticon menangis.

Peristiwa Ahok menyambut dan menyalami Raja Salman lebih menarik perhatian netizen ketimbang peristiwa yang lain.

“Akhirnya Ahok bersalaman dengan King Salman, penjaga dua kota suci: Makkah dan Madinah, disaksikan Presiden Jokowi #KingSalman2Jari,” tulis netizen.

“Raja Salman bersedia Salaman dan bertemu kepada Ahok Menegaskan kalau Ahok bukan Penista Agama Islam,” netizen lain menambahkan.

Investasi Saudi -Indonesia

Indonesia membutuhkan investasi massif untuk bisa membangun infrastruktur hingga ke pelosok negeri. Hitungan nya kita butuh sekitar 5000 trilyun untuk membangun bendungan, jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dsb. Visi ini sangat kentara menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi, dan kendala utama selain kebutuhan reformasi birokrasi untuk menekan kebocoran anggaran, tentu saja adalah butuhnya investasi dari sumber yang kredibel.

Pages