Politik

Menyikapi RUU KUHP, Bangsa Minim Literasi yang Suka Gaduh

ilustrasi

Banyak contoh 'misleading information' yang terjadi terhadap RUU KUHP tersebut. Semua itu akibat kita malas membaca dan terlalu sering ingin terlihat hebat dengan membuat kegaduhan. Kita tidak sadar, kita sedang ditunggangi berbagai kepentingan yang ingin RUU KUHP tidak disahkan. Sebagai contoh dalam RUU KUHP itu ada pasal-pasal yang mengatur penghinaan kepada Kepala Negara. Kelompok orang yang anti Pemerintah pasti kebakaran jenggot terhadap pasal ini.

Mengapa Dipilih Gejayan?

ilustrasi

Spirit inilah yang akan diambil oleh insiator atau penggerak demo yang akan dilakukan Senin, 23 September 2019 besok siang. Muncul himbauan gerakan mengosongkan kelas untuk mengajak turun ke jalan. Norak sekali, segenting itukah? Tak jelas benar, siapa yang mengawalinya. Tapi tiba2 belum lagi ada kejelasan, para "aktivis yang mulia" di seluruh Indonesia memuji dan mendukung gerakan tersebut! Hanya berbekal dengan poster di medsos.

KPK Kenapa-Kenapa, Pikiran Kita ke Mana-Mana

Image kesucian ini makin meninggi karena kita meletakkan KPK dikesucian yg kalis akan kesalahan, kita sampai lupa KPK dihuni oleh manusia juga, yg setiap individunya punya nafsu, kepentingan, kelemahan, bisa salah, dan apa saja sifat manusia bisa ada disana. Hal ini dapat dimaklumi karena kita terlanjur tak percaya kepada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, yg lebih awal menyandang stigma kebobrokan.

"Kami Adalah KPK, KPK Adalah Kami" Mau Apa Lu?

Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku

Dan berbagai argumen mereka paparkan dari mulai hal penyadapan yang mesti minta ijin pengawas, sampai tentang SP3 meskipun perlu, tapi batas waktu 2 thn bukanlah waktu ideal yang diberikan dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi yang cenderung sudah terkoordinasi dengan baik.

Hingga tentang data yang diberitakan oleh berbagai media mengenai trek records salah satu capim KPK yang telah banyak melanggar kode etik masih lolos.

Saat Mardhani Tolak Revisi UU KPK, Kita Tahu Harus Dukung Siapa

ilustrasi

Maka dari itu jika sekarang ada anggota DPR mengusulkan perubahan UU KPK serta Presiden sudah mengeluarkan Ampres harusnya PKS berdiri paling depan mendukung. Bukan malah menentang apa yang mereka perjuangkan selama ini. Sikap PKS juga sudah semestinya menjadi cerminan para aktivis anti korupsi, dimana mereka harusnya berdiri. Bahkan saat sidang paripurna Jum'at, usulan agenda masa sidang berikutnya termasuk pembahasan revisi UU KPK lolos tanpa interupsi sama sekali. Lho, kenapa Fraksi PKS diam? Bukan menghadang disana?

Pages