Gratis, pesan kuat khilafah bertebaran ke para pendukung mau pun penentang. Pengerasan berselenggara. Mereka lalu menghitung waktu: kapan pengerasan mencapai puncak dan lalu meledak. Sadarkah Anda?

Banyak contoh 'misleading information' yang terjadi terhadap RUU KUHP tersebut. Semua itu akibat kita malas membaca dan terlalu sering ingin terlihat hebat dengan membuat kegaduhan. Kita tidak sadar, kita sedang ditunggangi berbagai kepentingan yang ingin RUU KUHP tidak disahkan. Sebagai contoh dalam RUU KUHP itu ada pasal-pasal yang mengatur penghinaan kepada Kepala Negara. Kelompok orang yang anti Pemerintah pasti kebakaran jenggot terhadap pasal ini.

Spirit inilah yang akan diambil oleh insiator atau penggerak demo yang akan dilakukan Senin, 23 September 2019 besok siang. Muncul himbauan gerakan mengosongkan kelas untuk mengajak turun ke jalan. Norak sekali, segenting itukah? Tak jelas benar, siapa yang mengawalinya. Tapi tiba2 belum lagi ada kejelasan, para "aktivis yang mulia" di seluruh Indonesia memuji dan mendukung gerakan tersebut! Hanya berbekal dengan poster di medsos.

Kini, ada pertanyaan yang mengganjal dalam benak saya. Terseretnya nama NU dalam pusaran kasus korupsi akhir-akhir ini apakah memang suatu kebetulan belaka? Ataukah sebuah by design yang disengaja?

Image kesucian ini makin meninggi karena kita meletakkan KPK dikesucian yg kalis akan kesalahan, kita sampai lupa KPK dihuni oleh manusia juga, yg setiap individunya punya nafsu, kepentingan, kelemahan, bisa salah, dan apa saja sifat manusia bisa ada disana. Hal ini dapat dimaklumi karena kita terlanjur tak percaya kepada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, yg lebih awal menyandang stigma kebobrokan.

Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku

Dan berbagai argumen mereka paparkan dari mulai hal penyadapan yang mesti minta ijin pengawas, sampai tentang SP3 meskipun perlu, tapi batas waktu 2 thn bukanlah waktu ideal yang diberikan dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi yang cenderung sudah terkoordinasi dengan baik.

Hingga tentang data yang diberitakan oleh berbagai media mengenai trek records salah satu capim KPK yang telah banyak melanggar kode etik masih lolos.

Maka dari itu jika sekarang ada anggota DPR mengusulkan perubahan UU KPK serta Presiden sudah mengeluarkan Ampres harusnya PKS berdiri paling depan mendukung. Bukan malah menentang apa yang mereka perjuangkan selama ini. Sikap PKS juga sudah semestinya menjadi cerminan para aktivis anti korupsi, dimana mereka harusnya berdiri. Bahkan saat sidang paripurna Jum'at, usulan agenda masa sidang berikutnya termasuk pembahasan revisi UU KPK lolos tanpa interupsi sama sekali. Lho, kenapa Fraksi PKS diam? Bukan menghadang disana?

Kemudian kasus Bibit-Chandra..., kasus simulator SIM, Novel Baswedan..., kriminalisasi pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto..., dan banyak lagi kejadian yang membuat KPK tak ubahnya seperti ring tinju...., atau tempat berlangsungnya sebuah acara entertainmen yang selalu ramai diliput oleh awak media dari dalam dan luar negeri.

Akan sangat aneh dan menyimpang dalam tata laksana kenegaraan..., saat ada lembaga negara menyatakan sikap atas kebijakan politik negara yang mengatur atas dirinya...., bahkan menggalang opini publik dan demo.

Ini jadi preseden buruk atas sistem kenegaraan ke depan.