Politik

Demi Keamanan Negara Pemerintah dapat Membubarkan Ormas Anti Pancasila

"Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silakan sampaikan pendapat, silakan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara. Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam," ujar Presiden.

Sistem peradilan Negara

Kekuatan partai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten menunjukan superiornya dengan mendatangkan demo akbar di desa itu. Mereka minta kepada pengadilan agar dia jadi terpidana. Atas nama partai mereka menuntut keadilan tapi pada waktu bersamaan Hukum harus berpihak kepada mereka, bukan kepada UU. Demi keamanan, polisi tidak punya pilihan kecuali menjadikannya tersangka menista Partai. Partai pun mengambil sikap bahwa mereka berhak menentukan hakim.

Kapolri, Kapan Kau Tuntaskan Kasus Hukum Pelaku Makar?

Ilustrasi

Contoh lain, yakni ceramah Alfian Tanjung yang beberapa kali terbukti memfitnah Istana sebagai sarang PKI. Bukan hanya itu, beberapa pejabat negara seperti Deputi Kantor Staf Presiden hingga Tetan Masduki dituduh sebagai PKI dibiarkan saja. Sudah selayaknya hal-hal ini tidak dibiarkan. Polisi itu alat negara, memiliki perangkat hukum dan legitimasi untuk melakukan tindakan. Mengapa dibiarkan saja?

Khilafah Hanya Nafsu Kuasa Para Pemimpi

Pada November 2007, para ulama di Jatim telah melakukan Bahtsul Masail tentang Khilafah di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong Pajarakan Probolinggo.Keputusannya menyatakan secara tegas, bahwa tidak ada dalil nash yang mewajibkan berdirinya khilafah, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah sama halnya dengan Demokrasi dan Pancasila yang lahir dari Ijtihad para Ulama dan pendiri bangsa ini yang merumuskannya dalam sidang BPUPKI.

Demokrasi Mengembalikan Politik Islam ke Jalur yang Benar

Ciri lain dari kerajaan adalah pengganti penguasa berasal dari keluarganya sendiri. Mu’awiyah mengangkat Yazid, anaknya, sebagai penggantinya. Menurut Ibn Khaldun, itu dilakukan Mu’awiyah demi menjaga stabilitas negara, meski Mu’awiyah tahu anaknya seorang fasik. Sejak itu jabatan khalifah bergilir turun temurun berdasarkan jalur nasab, bukan memilih orang yang terbaik. Itu sebabnya, karakter khilafah telah berganti menjadi kerajaan.

Sidang Ahok

Kesalahan lain adalah dalam keberadaan saksi Ahli. JPU menerima begitu saja usulan menjadikan dan menghadirkan Rizieq Syihab di pengadilan. Padahal Rizieq juga bertindak sebagai pimpinan FPI yang berada dalam posisi pelapor. Seharusnya sebagai pelapor, dia tidak boleh menjadi saksi ahli charge (memberatkan). Karena saksi ahli itu harus netral dan obyektif. Keadaan ini digunakan dengan baik oleh penasehat Ahok dengan menghadirkan saksi meringankan ( de charge).

Pages