Kita harus menuntut negara dalam hal ini aparat kepolisian untuk mengusut dengan serius potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizieq Shihab. Jangan pula kita hanya terlena dengan tindakan heroik Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman mencopot baliho yang mengotori ruang publik Jakarta dan sekitarnya. Pencopotan baliho adalah keberanian yang harus kita berikan apresiasi tapi tidak cukup hanya berhenti di titik itu.

Pemerintah menyikapi pernyataan Rizieq itu dengan meminta aparat keamanan untuk tetap menjaga keamanan daerahnya masing-masing serta menindak tegas siapapun yang mencoba membuat kegaduhan di tengah pandemi termasuk yang mengabaikan protokol kesehatan.

Bahkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ketika masih rajin bersafari terus mendengungkan isyu PKI, dan mencoba melakukan distabilitias negara hanya untuk mendapatkan dukungan umat supaya bisa naik panggung politik didukung oleh para intelektual yang Tak kurang-kurang mempunyai gelar profesor, saya kadang terheran-heran kenapa sih mereka tidak mau melihat kebenaran?

Kemudian gurita bisnis Masa lalu seperti migas, Industri sampai dengan kucuran kredit untuk masyarakat tak lepas dari kontrol birokrasi pemerintah yang jelas sarat KKN asal bisa dekat dengan kekuasaan semuanyapun lancar.

Hal ini dapat kita lihat misalnya pada contoh kasus Ahok, serta kasus intoleran lainnya, namun ketika oknum mereka yang diproses hukum, maka disebut mereka didzolimi dan menjadi musuh ulama, anti Islam dll. Itu berpikir picik. Apapun, negara ini negara hukum, tidak ada warga yang kebal terhadap hukum. Termasuk tidak ada warga yang bisa berbuat semaunya dengan melanggar hukum.

Supaya merasa dirinya besar, tak berlebihan bila cara pulangnya pun harus dibuat heboh dan terlihat menakjubkan. Ini penting demi rasa Pe-De si bibib sekaligus cara melempar umpan untuk melihat bagaimana pemerintahan Jokowi akan bersikap.

Sementara PDIP;
“Mendukung langkah TNI yang mencopot baliho Mohammad Rizieq Syihab. Dia menilai, TNI harus turun tangan ketika ada ancaman terhadap negara.”

Secara bisnis, sesungguhnya keluarga ini baru masuk kategori "konglomerat" sejak tahun 1995. Mereka tidak saja, berhasil menjadi kelompok usaha nomer satu di Sulawesi Selatan. Tapi juga Indonesia Timur. Nyaris tidak ada usaha yang tidak berbau keluarga ini. Ia merambah nyaris semua bidang usaha, tidak lagi hanya hasil bumi, kendaraan umum, dan pelayaran. Ia msuk ke sektor konstruksi, yang tentu saja karena berteks Indonesia Timur selalu menjadi "proyek mahal dan tak perlu inspeksi".

Ya, karena hari ini tak ada lain oposisi yang mempan beradu gares kepada Jokowi. Lalu momentum kepulangan HRS dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengisi curriculum vitae daftar karya tulis kerja mereka. Setelah GN dengan KAMI-nya nyungsep di Omnimbus Law. Mereka butuh figur baru....