Humaniora

Sama Revisi UU KPK Saja Takut

ilustrasi

Kemudian terkait Dewan Pengawas, ini sebetulnya bukan hal baru. Selama ini sudah ada penasehat yang sejatinya posisinya kurang kuat pada kiprah KPK itu sendiri. Dewan Pengawas ini malah makin memperkuat karena akan menjadi semacam pihak yang benar-benar memantau kinerja KPK harus sesuai dengan UU.

Kalau Bersih Kenapa Takut?

ilustrasi

Apakah masyarakat lupa bahwa Presiden Joko Widodo punya komitmen kuat pada pemberantasan korupsi. Coba lihat, dia menjadi pejabat negara sejak 2004 saat menduduki posisi Walikota Surakarta. Dan sekarang merupakan tahun ke 15 baginya menjadi pejabat negara. Bila menuntaskan jabatannya 2024, itu artinya dia menjalani 20 tahun sebagai pejabat negara. Silahkan anda cek keluarganya, kekayaannya, cara hidupnya. Adakah yang berubah?

Jangan Biarkan Jokowi Terperangkap Dalam Dilema KPK

ilustrasi

KETIGA
Dewan Pengawas KPK harus dibentuk. Dewan Pengawas ini berfungsi untuk menjaga agar gerak langkah KPK tetap dalam koridor yang benar. Tapi keberadaannya harus dipastikan tidak akan memperlemah KPK atau malah memperpanjang birokrasi penanganan tindak pidana korupsi. Dewan Pengawas KPK harus membuat KPK semakin kuat dan semakin kencang memberantas korupsi di negeri ini.

KPK Menolak Berubah

ilustrasi

Sepintas kiprah KPK itu sukses dengan operasi OTTnya. Termasuk menangkap koruptor kelas teri, korupsi puluhan dan ratusan juta rupiah. Sehingga biaya operasional yg dikeluarkan untuk operasi KPK tidak sebanding dng uang yg diselamatkan. Bahkan hasil yg diselamatkan Kejaksaan lebih tinggi.

Xanana

ilustrasi

Beberapa pekan lalu, saya berkesempatan singgah di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Secara ekonomi, negeri itu jauh tertinggal dari negeri kita. Desa2 di sana tampak miskin dan tidak terawat. Air mata saya tumpah saat bertemu tokoh adat yang bajunya compang-camping.
.

Jasa Habibie

ilustrasi

Kebijakan liberalisasi politik yg kemudian diperluas dg melakukan upaya demokratisasi melalui penyelenggaraan pemilu 1999 tsb dpt dikatakan sbg fase instalasi demokrasi utk menghasilkan pemerintahan baru yg legitimate dan diharapkan mampu membawa negara ini ke arah konsolidasi demokrasi bkn kembali ke otoritarian.

Revisi UU Justru Meneguhkan Independensi & Memperkuat KPK

Sikap Presiden pun ditunggu-tunggu dalam polemik soal RUU KPK karena kewenangan terkait perubahan perundang-undangan merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah. Dan Presiden telah menyetujui untuk melakukan pembahasan RUU KPK. Ingat, baru setuju membahas, bukan berarti setuju untuk semua perubahan yang diusulkan DPR. 
 

Pages