Jokowi tidak akan sedikitpun merasa marah atau tersinggung dengan ulah Tempo, apalagi sampai menjebloskan ke penjara. Jokowi akan tetap fokus bekerja. Apa yang dilakukan Tempo bukan hal baru. Sudah lima tahun Jokowi dihina dan dicaci maki entah lewat tulisan maupun gambar. Tak pernah satupun yang dituntut olehnya. Yang tidak terima biasanya rakyat yang masih waras.
Lopa dikenal amat bersahaja. Selain dari gaji, penghasilannya diperoleh dengan membuka warung telekomunikasi dengan lima bilik telepon dan penyewaan PlayStation di samping rumahnya di Pondok Bambu, Jakarta. Ia juga rajin menulis kolom di berbagai majalah dan harian. Terang-terangan diakui, itu caranya menambah penghasilan dari keringat sendiri. Honor ratusan ribu rupiah dari menulis kolom inilah yang sering diandalkannya untuk memperbaiki ini dan itu di rumahnya. Kisah pengusaha Jusuf Kalla, yang kini menjadi wakil presiden, menunjukkan kejujuran Lopa.
3. Kenyataannya beberapa pimpinan KPK mengundurkan diri beberapa jam setelah Ketua KPK Irjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. terpilih menjadi Ketua KPK yang baru, disaat para pimpinan KPK itu belum berakhir masa tugasnya.
Ini semua merupakan indikasi bahwa KPK selama ini berpolitik dan ada kecenderungan memberikan dukungan politiknya pada kelompok-kelompok yang selama ini gemar mengeksploitasi isu SARA untuk tercapainya tujuan kekuasaan politik yang ingin diraihnya. Sedangkan KPK bukanlah lembaga politik.
Pantaskah kita ragukan integritas mereka? Berani kita labeli mereka pro koruptor? Anti KPK? Pendukung korupsi? Mungkin, inilah yg disebut sebagai orang yg tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.
Pernah baca drafnya? Saya waktu itu bahkan belum tahu apa isinya. Tapi konyolnya, saya ikut bersuara menolak. Sebuah kesalahan.
Untuk siswa dari Indonesia yang hendak kuliah di Jerman, memang tidak bisa langsung masuk universitas, meski pun telah mengikuti Studienkolleg (sekolah penyetaraan). Ini dikarenakan ujian nasional (UN) di Indonesia dianggap belum setara dengan ujian di Jerman yang dinamakan Abitur.
Sebagaimana viralnya kecaman terhadap film "A Man Called Ahok" dan "Dua Garis Biru" beberapa waktu kemarin, saya tetap di barisan pro dengan film tersebut. Saya beranggapan kuat bawa film adalah karya seni. Tidak semua orang bisa membuat film yang bagus. Tapi semua orang bisa nyinyirin film.
Berikut dua point yang dianggap sangat kuat menyalahi budaya santri dan pondok pesantren:
Yang jadi masalah di KPK bukanlah kaum Taliban. Yang jadi masalah adalah penguatan kaum Islamis.
Istilah Islamis lazim digunakan untuk merujuk pada orang-orang Islam yang memperjuangkan penegakan syariah berdasarkan aturan Al Quran dan Sunnah/Hadits di semua lini kehidupan.
Isu pelemahan KPK bagi saya hanya omong kosong. Mereka seharusnya jernih melihat niat baik dan usaha keras dari Presiden Jokowi yang tetap concern untuk penguatan institusi KPK. Tapi mereka sengaja membutakan diri atas niat baik Presiden. Bagi saya apabila pimpinan dan pegawai sebuah lembaga negara melawan niat baik Kepala Negara yang kukuh mengajak mereka untuk tetap dalam rel konstitusional, adalah sebuah pembangkangan dan pengkhianatan terhadap negara.
