Ekonomi

Hutang Arab Saudi

Disamping itu , by system tidak ada satupun kegiatan yang bisa tumbuh dan berkembang tanpa hutang. Industriawan butuh hutang untuk memicu produksi. Pedagang perlu hutang untuk menjaga stok barang dan menjamin supply. Karyawan butuh hutang untuk kebebasan berkonsumsi mendapatkan rumah dan kendaraan. Kalau sudah begitu bagaimana mereka bisa berkelit lagi bahwa mereka tidak berhutang. Kehidupan terjerat dalam system berhutang itu.

Belajar dari Venezuela

Sejak Raja Salman naik tahta upaya rasional terhadap masa depan ekonomi KSA telah di upayakan dengan mengajak elite politik dan keluarga besar raja untuk membahasnya. Alternatif solusi masih kepada financial resource. Tidak kepada struktur ekonomi yang tangguh. KSA harus melalukan reformasi ekonomi dan politik agar memotong anggaran sosial sebesar mungkin untuk di alihkan ke sektor produksi. Mereformasi bisnis minyak khususnya Saudi Aramco agar semua rente bisnis yang menggerogoti laba Saudi Aramco di sikat.

Ini Bukan Tour Keluarga Raja Pemberi Sedekah

Jadi sekali lagi. Kedatangan raja Salman ini bisa dimaknai semata hanya untuk kepentingam ekomomi. Tepatnya untuk kepentingan ekonomi Saudi. Lebih jelasnya untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan klan Bani Saud.

Rakyat Saudi mah, sekarang lagi menjerit. Gaji PNS dipotong. Subsidi BBM, air dan listrik dicabut. Bahan pangan semakin mahal. Negara mencari utangan untuk menutupi devisit.

Ahok Akan Bangun Apartemen Harga Kos di Depo LRT Kelapa Gading

“Yang bisa mampu beli ini kan gajinya mesti mendekati 10 juta ini kan orang yang gajinya dua kali UMP nggak mampu makanya kita subsidi. Belum lagi maintenant, kalau belum mampu biar dia beli rumah di pinggiran tetapi hari kerja di Jakarta pokoknya pola hidupnya jadi hemat waktu,” jelas Ahok.

Mau Berapa Mantan Jendral Kau Korbankan Freeport?

Berdasarkan PP 1/2017, para pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi bila ingin tetap mendapat izin ekspor konsentrat. Bila tak mau mengganti KK-nya menjadi IUPK, mereka tak bisa mengekspor konsentrat. Prosedur untuk mengubah KK menjadi IUPK diatur dalam Permen ESDM 5/2017. 

Freeport

Anda mau bukti? 
Tahun 2000, Gus Dur menerbitkan PP No. 13 Tahun 2000 yang mengubal tarif royalti tembaga dan emas menjadi 4% dan 3,75%. Berdasarkan kontrak, Freeport membayar royalti tembaga 3,75% dan emas 1%. Apa kata Freeport? “Kami tidak akan patuh dengan aturan yang menyalahi kontrak.”

Tahun 2009, Presiden SBY mengesahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Isinya, antara lain, mengubah rezim kontraktual ke lisensi (IUP) dalam industri pertambangan.

Pages