Ekonomi

Jokowi dan Freeport

Kalau Izin Usaha Pertambangan, pengelola tambang tidak berkuasa penuh terhadap lokasi tambang dan mereka harus tunduk dengan UU dan Peraturan terhadap Otonomi Daerah. Ia wajib bayar PBB,PAD dan sebagainya, serta mereka harus manut dengan izin dampak lingkungan yang ditetapkan oleh Pemda dan Pemerintah Pusat dan kewajiban divestasi serta berbagai macam peraturan lainnya, jika mereka mau mencari nafkah disini mereka harus ikut aturan kita, yang selama rezim orba sampai rezim SBY mereka cuek onta terhadap peraturan di negara kita

Raih Rp 360,86 M, Susi Pudjiastuti Pecahkan Rekor PNBP Perikanan

REDAKSIINDONESIA-Di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah.

Tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 360,86 miliar. Angka itu meroket dari PNBP 2015 yang hanya Rp 77,49 miliar. “Ini adalah pencapaian tertinggi selama KKP ada,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, Kamis (5/1).

Ada Demo 2 Desember, Investasi di RI Tetap Jalan

REDAKSIINDONESIA-Pengusaha menilai aksi demo yang akan terjadi tanggal 2 Desember 2016 tidak akan merusak iklim investasi di Indonesia. Pasalnya para investor juga mengerti bahwa ini adalah proses demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, dalam jumpa pers di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Jokowi, Lee dan Diplomasi Investasi Singapura

REDAKSIINDONESIA-Wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong terlihat sumringah saat mereka bertemu di Wisma Perdamaian, Semarang dalam rangka peresmian Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, Senin (14/11). Proyek KIK bernilai Rp7 triliun yang dibangun sejak 2012 itu terasa istimewa karena diresmikan oleh dua kepala pemerintahan.

Pages