Selama ini, industri otomotif di Indonesia dikuasai oleh ATPM asal Jepang, Korea, Amerika dan Eropa. Apapun teknologi yg dilakukan, ATPM lah yg punya nama. Selain keuntungan penjualan, yg dinikmati perusahaan induknya. Padahal bila diurai per komponen, banyak komponen/spare part buatan perusahaan lokal dengan mutu yg memenuhi standar dunia dan menjadi vendor serta pemasok komponen utk perusahaan2 ATPM itu.
Memang ada beberapa beberapa peraturan pajak yang tidak memberi kepastian hukum. Salah satu contoh ya bagian harta di SPT Tahunan. Harta memang tak dipajaki tetapi kalau tak dimasukkan ke SPT, artinya SPT jadi tidak benar. Dan SPT tidak benar bukanlah persoalan sepele. Ia punya konsekuensi hukum, dari denda kenaikan hingga pidana (UU KUP).
Menurut Presiden, salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah ialah dengan memfasilitasi pengembangan produk. Seperti misalnya yang terkait dengan sertifikasi, uji emisi, dan soal perpajakan.
Oleh karena itu, saya terhenyak ketika membaca berita bahwa seorang Tere Liye akan berhenti menerbitkan buku karena masalah perpajakan. Tere Liye menyatakan frustrasinya menghadapi "kebijakan perpajakan" dan "perlakukan aparat atau kantor pajak" terhadap kewajiban membayar pajak penghasilannya sebagai penulis. Hal ini menyangkut perlakukan perpajakan atas royalti yang diterima dari buku-buku yang ditulis Tere Liye.
Jadi berapa nilai aset negara keseluruhan? Sdr Edy perlu melihat total aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Dalam LKPP tersebut - aset atau "harta" negara -meminjam istilah Sdr Edy-- adalah sebesar Rp5.456,88 triliun
Selisih surplus antara penerimaan dan pengeluaran adalah Rp. 200.000. Nah Rp. 200.000 ini disebut dengan ruang fiskal bagi keluaga Pak Dulah. Ini bebas dia gunakan. Tapi Pak Dulah tidak gunakan uang ini untuk konsumsi makan di mall atau piknik. Tapi ditabung untuk biaya investasi anak sekolah dan sebagian di gunakan meningkatkan modal bagi usaha rumahannya agar semakin besar peluang menghasilkan penerimaan. Juga biaya pendidikan Pak Dulah untuk kuliah lagi.
1. Bukan karena kelalaiannya,
2. Diurus dengan itikad baik, hati-hati, dan tanggung jawab,
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, langsung atau tidak,
4. Telah melakukan usaha antisipasi mencegah kebankrutan.
