Ekonomi

Pemerintah Tak Mau Kompromi dengan Freeport

Ilustrasi

Pesan Jonan ke Freeport

Menurut informasi yang beredar PTFI juga menolak rekomendasi ekspor tersebut.

"Saya berharap kabar tersebut tidak benar,karena Pemerintah mendorong PTFI agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjakan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM," tutur Jonan

Tahun 2016 Pemerintah RI Cicil Utang Rp 505 Triliun

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 322,611 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 69,007 triliun atau 99,68% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 253,603 triliun atau 112,14% dari pagu APBN.

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 182,768 triliun atau 98,83% dari pagu APBN.

Daftar Jalan Tol Trans Sumatera Yang Beroperasi Tahun 2017

Secara umum dari hasil rapat tersebut, menurut Menteri Basuki penanganan lahan tidak terdapat masalah sehingga pembangunan dapat dikerjakan sesuai rencana.

Basuki mengaku sangat terbantu dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun.

Jokowi dan Freeport

Kalau Izin Usaha Pertambangan, pengelola tambang tidak berkuasa penuh terhadap lokasi tambang dan mereka harus tunduk dengan UU dan Peraturan terhadap Otonomi Daerah. Ia wajib bayar PBB,PAD dan sebagainya, serta mereka harus manut dengan izin dampak lingkungan yang ditetapkan oleh Pemda dan Pemerintah Pusat dan kewajiban divestasi serta berbagai macam peraturan lainnya, jika mereka mau mencari nafkah disini mereka harus ikut aturan kita, yang selama rezim orba sampai rezim SBY mereka cuek onta terhadap peraturan di negara kita

Jokowi dan Freeport

Kalau Izin Usaha Pertambangan, pengelola tambang tidak berkuasa penuh terhadap lokasi tambang dan mereka harus tunduk dengan UU dan Peraturan terhadap Otonomi Daerah. Ia wajib bayar PBB,PAD dan sebagainya, serta mereka harus manut dengan izin dampak lingkungan yang ditetapkan oleh Pemda dan Pemerintah Pusat dan kewajiban divestasi serta berbagai macam peraturan lainnya, jika mereka mau mencari nafkah disini mereka harus ikut aturan kita, yang selama rezim orba sampai rezim SBY mereka cuek onta terhadap peraturan di negara kita

Raih Rp 360,86 M, Susi Pudjiastuti Pecahkan Rekor PNBP Perikanan

REDAKSIINDONESIA-Di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah.

Tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 360,86 miliar. Angka itu meroket dari PNBP 2015 yang hanya Rp 77,49 miliar. “Ini adalah pencapaian tertinggi selama KKP ada,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, Kamis (5/1).

Pages