Artikel Pilihan

Ramadanku, Ramadanmu

Saya adalah salah seorang non ormas, makanya kl ditanya saya jawab saya Muhammad NU, saya pakai ajaran mana yg sreg. Untuk ramadan saya sebenarnya cenderung setuju dgn Muhammadiyah yg memakai hitungan hisab, logikanya waktu shalat saja bs dibuat jadwal tahunan, kenapa utk 1ramadan tak bisa dihitung. Tapi itu kan pendapat saya yg awam, saya belajar gusnuzhon saja, karena yg nyatat perbuatan kita cuma Tuhan, bukan ormas islam.

Mengembalikan Nama Ulama

ilustrasi

Akhirnya berkumpul ulama yg sebenarnya, mengambil kembali nama dan sebutan "ulama" yg sempat liar dipakai orang-orang bar-bar. 74 thn Indonesia merdeka, tdk pernah para ulama memakai istilah ijtima', mereka para wali, para kiayi, para sufi, para santri, tidak perlu embel-embel segala nama, karena mereka terjaga oleh prilaku dan akhlak mulia utk menjaga jalannya sebuah tatanan kemanusiaan yg digariskan. Bukan akal-akalan kebangsatan utk sebuah kekuasaan dgn jalan pemaksaan.

Jangan Sampai Kebencianmu Pada Seseorang Membuatmu Tidak Adil

ilustrasi

Ketidak sukaanmu terhadap Pak Jokowi jangan sampai menjadikan matamu buta sehingga kau membrondongkan pelurumu dengan serapah hingga NU yg telah membesarkan namamu hingga seperti sekarang iki kau serang Juga. Jika tidak suka dengan Pak Jokowi itu Hakmu, karena tidak semua orang harus menyukai hal seragam. Sebajiangan-bajiangannya Iblis tetep banyak pengikutnya dan sebaik-baiknya Muhammad Saw tetep banyak pembencinya.

Mereka Tak Layak Disebut Ulama

ilustrasi

Ada sebutan yang lebih buruk dari itu? Tidak ada. Jokowi adalah makhluk manusia ternista dan terjahat sepanjang penciptaan manusia di muka bumi, melebihi Firaun atau Dajjal.

Dan...
Sebagian besar lontaran atau sebutan itu disampaikan oleh orang-orang yang mengaku BERAGAMA ISLAM! 
Yeah .....sangat menyedihkan, mereka adalah orang2 yg mengaku ISLAM.

Ijtima Politik

ilustrasi

Iya, bagi mereka yang termakan hoaks penyelenggaraan pemilu. Yang jadi korban generalisasi atas pelanggaran yang jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah keseluruhan. Yang mereka nggak ngerti kalau pelanggaran itu pun akan dikenai sanksi baik administrasi ataupun pidana.

Iya, bagi mereka yang kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan, karena perantaranya, sudah duluan gugur di depan.

Ibu Kota Masa Depan

ilustrasi

Jumlah rumah hunian sejak awal sudah diseimbangkan dengan jumlah lapangan kerja. Artinya, kalau kerja di ibu kota, berhak punya rumah dekat tempat kerja. Anak istri di bawa masuk ke ibu kota, tidak usah repot cari kontrakan di pinggir kota. Tidak perlu juga ada PJKA (pulang Jumat kembali Ahad) yang tidak manusiawi itu, karena anak istri di kampung bisa diajak tinggal nyaman di ibu kota.

Pages