Artikel Pilihan

Mereka Yang Ketagihan Duit E-KTP

Dalam pertemuan intensif tersebut, muncul kesepakatan antara Narogong, Novanto, Anas, dan Nazaruddin. Hal tersebut terkait, 51 persen dari anggaran Rp 5,9 triliun, yakni sebesar Rp 2,6 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil proyek e-KTP. Sisanya sebesar 49 persen direncanakan untuk mengguyur pejabat Kemendagri, anggota komisi II DPR, dan pelaksana pekerjaan atau rekanan konsorsium.

Gara-gara Ahok Mega Korup Proyek E-KTP Terbongkar

 Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku

Sebenarnya Ahok sudah menunjukkan kelasnya sebagai penggerak anti korupsi dengan tindakannya, bukan sekedar retorika untuk konsumsi media. Mungkin Anda masih ingat ketika Ahok menjadi anggota DPR RI komis II (dua) periode 2009-2014, Ahok menolak keras proyek E KTP, karena menganggap proyek tersebut hanya menghambur hamburkan uang negara.

Sari Roti Masih Digemari

Kalian terlalu picik jika menganggap sebuah produk bisa mati hanya dengan kekuatan boikot berdasar sentimen agama. Banyak orang yang masih rasional dan otaknya sudah ditebus dari kantor pegadaian. Tak semudah itu bung. Sari Roti produknya enak dan berkualitas, harganya relatif murah, jalur distribusinya bagus (buktinya tersedia di minimarket dekat rumah anda), promosinya kuat. Namanya makin ngetop usai 7 juta relawan berpromosi gratis mempopulerkan Sari Roti.

Ahok Pasti Mati di Kepuluan Seribu Jika Menghina Agama

“Tidak ada reaksi khusus. Artinya mereka tetap bergembira, bahkan ada canda tawa ketika pak gubernur [Ahok] yang menyatakan bahwa nanti yang kuat ibu-ibunya, jadi bapak-bapak jangan macam-macam sama ibu-ibu ini. Lalu ada satu nelayan yang mengajukan protes pada pak gubernur, tapi protes itu terkait masih adanya pungli [pungutan liar] di dalam proses perdagangan ikan.

Formappi: Ketua KPU DKI Jadi Sumber Masalah

Dia melihat, KPUD nampak justru menikmati polarisasi masyarakat yang terbelah karena perbedaan pilihan dan semakin kacau akibat ulah KPUD yang menjadi sumber masalah. “Saya kira tak berlebihan jika Komisioner KPUD diminta untuk melakukan perombakan internal. Misalnya mengganti Ketua mereka yang selalu muncul dalam aneka masalah yang melibatkan KPUD,” tegasnya.

Pages