Artikel Pilihan

"Kami Adalah KPK, KPK Adalah Kami" Mau Apa Lu?

Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku

Dan berbagai argumen mereka paparkan dari mulai hal penyadapan yang mesti minta ijin pengawas, sampai tentang SP3 meskipun perlu, tapi batas waktu 2 thn bukanlah waktu ideal yang diberikan dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi yang cenderung sudah terkoordinasi dengan baik.

Hingga tentang data yang diberitakan oleh berbagai media mengenai trek records salah satu capim KPK yang telah banyak melanggar kode etik masih lolos.

Tempo, Sensasi, Kebebasan yang Kebablasan

Jokowi tidak akan sedikitpun merasa marah atau tersinggung dengan ulah Tempo, apalagi sampai menjebloskan ke penjara. Jokowi akan tetap fokus bekerja. Apa yang dilakukan Tempo bukan hal baru. Sudah lima tahun Jokowi dihina dan dicaci maki entah lewat tulisan maupun gambar. Tak pernah satupun yang dituntut olehnya. Yang tidak terima biasanya rakyat yang masih waras.

Diperkuat Secara Sistemik, KPK Bukan Lembaga Sempurna yang Tak Boleh Disentuh

Untuk dipahami, KPK itu lembaga ad hoc. Dibentuk berdasarkan undang-undang karena sangat dibutuhkan keberadaannya. Siapa yang berwenang membuat Undang-Undang dan juga melakukan perubahan atasnya? DPR bersama Pemerintah. Revisi atas Undang-Undang KPK adalah hak kewenangan DPR dan Pemerintah yang juga dijamin oleh Undang-Undang. KPK bukan lembaga yang sangat sempurna di semua sisinya sehingga tak boleh disentuh diapapun.  Bahkan kalau misalkan Polri sudah perform sehingga KPK dinilai tidak dibutuhkan lagi, bisa saja KPK dibubarkan.

Sama Revisi UU KPK Saja Takut

ilustrasi

Kemudian terkait Dewan Pengawas, ini sebetulnya bukan hal baru. Selama ini sudah ada penasehat yang sejatinya posisinya kurang kuat pada kiprah KPK itu sendiri. Dewan Pengawas ini malah makin memperkuat karena akan menjadi semacam pihak yang benar-benar memantau kinerja KPK harus sesuai dengan UU.

Kalau Bersih Kenapa Takut?

ilustrasi

Apakah masyarakat lupa bahwa Presiden Joko Widodo punya komitmen kuat pada pemberantasan korupsi. Coba lihat, dia menjadi pejabat negara sejak 2004 saat menduduki posisi Walikota Surakarta. Dan sekarang merupakan tahun ke 15 baginya menjadi pejabat negara. Bila menuntaskan jabatannya 2024, itu artinya dia menjalani 20 tahun sebagai pejabat negara. Silahkan anda cek keluarganya, kekayaannya, cara hidupnya. Adakah yang berubah?

Jangan Biarkan Jokowi Terperangkap Dalam Dilema KPK

ilustrasi

KETIGA
Dewan Pengawas KPK harus dibentuk. Dewan Pengawas ini berfungsi untuk menjaga agar gerak langkah KPK tetap dalam koridor yang benar. Tapi keberadaannya harus dipastikan tidak akan memperlemah KPK atau malah memperpanjang birokrasi penanganan tindak pidana korupsi. Dewan Pengawas KPK harus membuat KPK semakin kuat dan semakin kencang memberantas korupsi di negeri ini.

Pilih Rokok Atau Olahraga

ilustrasi

Sebagai penggerak olah raga dan sering menangani even olah raga kami pernah di sponsori Djarum, tapi produk yang mereka pasarkan adalah minuman berenergi merk Yuzu. Dari sisi ini kita bisa meliahat bahwa peran Djarum ini dalam olah raga cukup berperan penting dan tidak ada sama sekali data valid yang menyatakan bahwa setelah melihat ada tulisan Djarum pada baju anak-anak yang sedang yayasan bina lalu kemudian angka penjualan rokok naik atau tiba-tiba perokok ingin menyulut rokoknya.

Pages